Depok – Suara Kota |
Pengelolaan parkir di Gedung Pasar Cisalak, Kota Depok, menuai sorotan tajam.
Belum terpasangnya gate parking atau pintu parkir otomatis memunculkan dugaan adanya celah permainan dalam pengelolaan parkir oleh pihak swasta.
Kondisi itu dinilai rawan membuka kebocoran setoran retribusi yang semestinya masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.
Pantauan di lokasi pada Rabu (24/6/2026) malam cukup mengejutkan.
Saat kondisi pasar terlihat sepi pengunjung, justru deretan mobil tampak memenuhi area parkir di sejumlah lantai gedung.
Situasi tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait pola pencatatan keluar-masuk kendaraan.
Tanpa sistem gate parking yang terintegrasi secara digital, transaksi parkir dikhawatirkan masih dilakukan secara manual dan sulit diawasi.
Praktik semacam ini rentan memunculkan kebocoran omzet parkir.
Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan parkir di luar badan jalan masuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir.
Tarif umum yang berlaku sebesar 10 persen dari total omzet parkir.
Sementara pengelola yang menggunakan sistem elektronik terintegrasi dengan pajak daerah mendapat tarif khusus 7 persen.
Kepala UPTD Pasar Cisalak, Budi, membenarkan parkir di kawasan itu dikelola pihak ketiga, yakni PT Rafi Karya Mandiri (RKM).
Menurut dia, persoalan belum adanya gate parking kini menjadi salah satu bahan evaluasi serius.
“Tahun ini sepertinya sedang dievaluasi kembali oleh BKD. Salah satunya yang dievaluasi yaitu belum terpasangnya gate parking,” kata Budi.
Ketiadaan sistem otomatis itu membuat dugaan kebocoran makin sulit ditepis.
Sebab, setiap transaksi parkir tidak tercatat secara real time dalam sistem elektronik.
Lebih mengejutkan lagi, pihak UPT Pasar mengaku tidak mengetahui secara detail pola pengawasan terhadap petugas parkir di lapangan.
“Petugas parkirnya karyawan PT. Pengawasnya saya kurang tahu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan baru.
Bagaimana pengawasan internal bisa berjalan maksimal jika struktur kontrol di lapangan saja tidak jelas.
Budi juga mengungkap UPT Pasar Cisalak tidak memegang salinan kontrak kerja sama antara pengelola parkir dan pemerintah.
Seluruh dokumen disebut berada di tingkat dinas dan Badan Keuangan Daerah.
“Untuk parkir di Gedung Pasar Cisalak dikelola oleh pihak swasta PT Rafi Karya Mandiri, bukan oleh UPTD Pasar Cisalak,” ucapnya.
Ia bahkan menyebut transparansi kontrak hanya bisa ditelusuri melalui BKD.
Menariknya, PT Rafi Karya Mandiri disebut tidak hanya mengelola parkir di Pasar Cisalak.
Perusahaan tersebut juga disinyalir menguasai sejumlah titik parkir strategis lain di Kota Depok.
“PT RKM kalau tidak salah juga yang mengelola parkir di Pasar Agung, Balai Kota dan RSUD (KiSA),” pungkas Budi.
Belum adanya gate parking di Pasar Cisalak kini menjadi alarm keras.
Publik pun menanti transparansi penuh dari pengelola parkir agar tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan PAD Kota Depok.
(SK/Martchel)
