Depok – Suara Kota |
DPRD Kota Depok menyoroti keras belum terpasangnya gate parking di Gedung Pasar Cisalak.
Ketiadaan sistem parkir otomatis itu dinilai membuka celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Depok, Endah Winarti, mengaku heran pengelolaan parkir yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga justru belum dilengkapi sistem gate parking.
Menurut Endah, meski dikelola swasta, potensi pendapatan parkir seharusnya tetap bisa dihitung secara akurat setiap hari.
“Walaupun tidak pakai gate dan dipihak-ketigakan, sebenarnya bisa dihitung per hari berapa pendapatan yang masuk,” kata Endah, Jumat (26/6/2026).
Politikus yang akrab disapa Bunda Endah itu menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Sebab, tanpa sistem pencatatan digital, pengawasan arus kendaraan menjadi lemah dan rawan memunculkan praktik yang merugikan daerah.
Ia menegaskan pemasangan gate parking harus menjadi prioritas agar penerimaan parkir bisa terpantau secara transparan.
“Harus dipasang gate walaupun untuk pihak ketiga. Itu untuk memaksimalkan PAD,” ujarnya.
Endah bahkan memberi sinyal evaluasi besar terhadap pola kerja sama pengelolaan parkir jika kontribusinya tidak maksimal.
Menurut dia, Badan Keuangan Daerah (BKD) perlu meninjau ulang skema kerja sama tersebut dan mempertimbangkan pengembalian pengelolaan ke dinas terkait.
“Kalau dipihak-ketigakan dan tidak maksimal, dikembalikan lagi saja kepada dinas masing-masing,” ucapnya.
Sorotan DPRD muncul setelah pengelolaan parkir Pasar Cisalak menuai banyak pertanyaan.
Pantauan di lokasi menunjukkan area parkir tetap dipenuhi kendaraan meski kondisi pasar sedang sepi.
Hal itu memunculkan tanda tanya mengenai pola pencatatan kendaraan keluar-masuk.
Tanpa gate parking yang terintegrasi, transaksi parkir diduga masih dilakukan secara manual.
Kondisi tersebut dinilai menjadi titik rawan kebocoran omzet parkir.
Padahal, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 mengatur parkir sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
Tarif pajak parkir umum mencapai 10 persen dari total omzet.
Sementara pengelola yang menggunakan sistem elektronik terintegrasi mendapat tarif khusus sebesar 7 persen.
Kepala UPTD Pasar Cisalak, Budi, membenarkan parkir di kawasan itu dikelola pihak ketiga, yakni PT Rafi Karya Mandiri.
Ia menyebut belum adanya gate parking kini sedang menjadi bahan evaluasi BKD.
Namun, pengakuan Budi justru memunculkan pertanyaan baru.
UPTD Pasar disebut tidak mengetahui detail pengawasan petugas parkir di lapangan.
Bahkan, pihak UPT juga tidak memegang salinan kontrak kerja sama pengelolaan parkir.
Fakta itu membuat pengawasan internal dinilai belum berjalan optimal.
DPRD Depok kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk memastikan tak ada kebocoran PAD.
Publik pun menanti transparansi penuh dari pengelola parkir agar dugaan permainan setoran tidak terus menjadi tanda tanya.
(SK/Martchel)
