Depok – Suara Kota |
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua DPC PKB Kota Depok, M. Faizin menyampaikan harapan besar pada momentum Hari Jadi Kota Depok ke-27.
Urgensi penyelesaian masalah sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di wilayah penyangga ibu kota.
”Mudah-mudahan Kota Depok di hari jadi yang ke-27 ini di bawah kepemimpinan Pak Supian Suri dan Pak Chandra bisa terus maju ya, terus inovatif, terus kreatif, sehingga pembangunan ini langsung bisa dirasakan oleh warga masyarakat Kota Depok dampaknya secara keseluruhan, gitu,” kata Faizin usai menghadiri Sidang Paripurna HUT Kota Depok, Kamis (23/4/2026).
Faizin mengatakan, salah satu poin krusial yang dibahas adalah persoalan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Kabupaten Bogor.
Konsep pengolahan sampah regional ini merupakan inisiasi lama yang realisasinya terus tersendat, padahal beban sampah di Depok dan sekitarnya sudah berada di titik kritis (overload).
“Ya, saya kira memang ini kan konsep lama yang sudah bertahun-tahun juga belum terealisasi. Sebenarnya sudah diinisiasi oleh Provinsi Jawa Barat dan kementerian, juga Pemerintah Pusat yang untuk yang ada di Nambo. Cuma memang persoalannya Nambo itu hingga hari ini kan belum selesai-selesai, sehingga hari ini rencana mau di-take over oleh Pemerintah Pusat dalam arti holding BUMN nanti juga ikut berinvestasi di situ,” ungkapnya.
Faizin menjelaskan, kebutuhan akan Nambo sangat mendesak karena mencakup area luas meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Namun, saat ini kapasitas yang terealisasi baru mencapai 50 ton dari target awal sebesar 1.000 ton.
Faizin menilai keterlibatan Danantara dalam anggaran sebagai langkah strategis untuk menyuntikkan modal pada proyek pengolahan sampah berbasis teknologi.
“Persoalannya memang kemarin adalah di pendanaan, karena memang ini butuh anggaran yang besar. Maka saya kira tepat Danantara masuk di situ kebutuhan-kebutuhan permodalannya agar ini bisa berjalan. Karena memang ngurusin sampah ya, apalagi dengan teknologi waste to electricity atau waste to energy, ini memang tidak murah kan begitu,” jelas Faizin.
Faizin menuturkan, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan Pemerintah Kota Depok harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan melalui kolaborasi lintas pemerintah.
“Jadi saya kira sudah tepat ini harus segera ditangani, kolaborasi lintas kabupaten/kota, juga pemerintah provinsi, juga pemerintah pusat saya kira sudah tepat. Maka MoU yang tadi disampaikan oleh Pak Walikota ini sudah memang sudah menjadi keharusan untuk segera direalisasikan gitu,” pungkasnya.
(SK/Martchel)
