Depok – Suara Kota |
Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengurangi drastis kuota dana insentif Pembimbing Rohani (Bimroh) menuai protes. Para guru ngaji menilai langkah ini mengancam keberlangsungan pendidikan agama.
Salah satu guru ngaji di Kelurahan Grogol, Limo, Muhammad Furqan mengatakan, program tersebut kini tidak lagi berjalan efektif. Padahal, bagi para pengajar “alif ba” atau dasar, insentif itu sangat berarti untuk menutupi biaya operasional seperti listrik tempat mengaji.
“Sekarang dana bimroh untuk para guru ngaji alif ba sudah dihapus pemerintah, padahal mereka yang mengajarkan agama, kenapa? Anak-anak kampung itu bukan mencari kekayaan,” kata Furqan, Sabtu (11/4/2026).
Menurut Furqan, banyak guru ngaji yang tidak mematok iuran bulanan kepada santrinya.
“Umumya sih merasa terbantu untuk bayar listrik. Kebanyakan mereka (Ustadz) kan ngajarin anak-anak baca Iqro kan dirumah, nah dana itu buat bayar listriknya, karena ga pernah ada patokan iuran bulanan,” terangnya.
Kekecewaan serupa datang dari Haryadi, guru ngaji di Kelurahan Mampang. Ia menilai pelayanan publik di Depok justru mengalami kemunduran.
“Dana bimroh dihentikan, bantuan kesehatan juga dinonaktifkan. Alih-alih membaik, kondisi justru terasa mundur,” ucap Haryadi.
Menanggapi polemik ini, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto menjelaskan, pengurangan kuota tersebut merupakan dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres).
Saat ini, kuota penerima merosot tajam dari 2.000 menjadi hanya 630 orang. Program ini pun berganti nama menjadi Insentif Guru Ngaji Lekar dan Pendidik Rohani.
“Salah satu yang terdampak dari Instruksi Presiden tersebut ya berdampak ke arah dana insentif pembimbing rohani,” kata Siswanto
Siswanto mendukung langkah Pemkot untuk melakukan pemetaan ulang agar bantuan lebih tepat sasaran, terutama untuk memberantas buta huruf hijaiyah yang mencapai 20 persen dari 34 ribu lulusan SD di Depok pada 2024.
“Tahun 2024 lalu, dari 34 ribu lulusan SD di Kota Depok, 20 persen diantaranya belum bisa baca Al-Qur’an. Dari sudut pandang saya pribadi atau dari Fraksi PKB, ini cukup memprihatinkan, sehingga harus ada intervensi untuk memberantas itu, caranya dengan memberikan apresiasi kepada guru lekar di Depok,” ungkapnya.
”Rata-rata para kiai yang khutbah pasti punya motor atau lebih. Artinya insentif itu diarahkan ke mereka hanya seperti apresiasi. Berbeda dengan guru lekar yang rata-rata kalangan ustadz yang tidak bekerja di sektor formal,” sambung Siswanto.
Sementara Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah mengatakan, pendataan ulang kini melibatkan MUI dan Kemenag Depok untuk memastikan validitas penerima. Komisi D DPRD Kota Depok pun tengah mengusulkan agar jumlah penerima dikembalikan atau ditingkatkan pada tahun mendatang.
“Usulan pokok pikiran Komisi D RKPD 2026 ini adalah meminta kepada Pemkot Depok untuk penyesuaian kembali agar ada peningkatan penerima bagi para guru ngaji lekar dan pembimbing rohani, atau dikembalikan jumlah kotanya menjadi kembali 1000 penerima,” tandasnya.
(SK/Martchel)
