Depok – Suara Kota |
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini menyisakan persoalan bagi warga yang kurang mampu secara ekonomi.
Aturan mengenai pembobotan jarak tempat tinggal di jalur afirmasi dinilai menjadi ganjalan serius bagi siswa dari wilayah yang minim fasilitas sekolah negeri, salah satunya Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung.
Setia Budi Ginting, seorang orang tua murid asal Ratu Jaya yang bekerja sebagai driver ojek online (ojol) mengungkapkan kekecewaannya saat mencoba mendaftarkan anak pertamanya ke SMP Negeri 1.
Meski secara status ekonomi masuk dalam desil 4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS/DTSN), skor akhir anaknya tetap rendah dan kalah bersaing karena faktor jarak rumah ke sekolah yang dinilai terlalu jauh.
Pria yang diketahui merupakan kakak kelas dari Wakil Walikota Depok, Chandra Rahmansyah semasa menempuh pendidikan di STM Penerbangan ini mengaku terkejut dengan sistem skoring tersebut.
“Iya, saya desil 4. Waktu mencoba pendaftaran afirmasi untuk anak saya masuk SMP Negeri 1. Dari afirmasinya, berdasarkan DTSN saya masuk desil 4, tapi kenapa di afirmasi itu harus juga ngitung jarak tinggal? Jadi scoring-nya rendah karena jarak tinggal saya jauh,” kata Budi pada Suara Kota, Rabu (10/6/2026).
Keluhan ini kian diperparah oleh absennya fasilitas SMP Negeri di wilayah tempat tinggalnya. Bagi warga Ratu Jaya seperti Budi, SMPN 1 merupakan urutan sekolah negeri paling dekat dari rumahnya, walaupun jaraknya mencapai hampir 3 kilometer.
Pilihan alternatif sekolah negeri lainnya justru memiliki jarak yang jauh lebih mustahil untuk bersaing di jalur zonasi maupun afirmasi yang memakai hitungan jarak.
“Enggak ada sekolah negeri. SMP 1 paling dekat. Kalau dilihat kemarin sih hampir 3 kilo, 2 koma berapa gitu. Paling dekat setelah SMP 1, SMP 6 dan SMP 29. Itu pun jaraknya lebih jauh lagi, hampir di atas 3 kilo, hampir 4,” tuturnya.
Kondisi tersebut membuat Budi terpaksa mencabut berkas pendaftaran jalur afirmasi milik anaknya demi bisa mencoba peruntungan melalui jalur lain, yakni jalur prestasi rapor. Hal ini ia lakukan demi mengejar efisiensi biaya pendidikan sekolah negeri di tengah himpitan ekonomi.
“Iya, saya ada cabut berkas karena persyaratan utama untuk bisa daftar lain harus cabut berkas di pendaftaran pertama,” katanya.
“Kalau saya mengharapkan anak saya dapat negeri, kan karena satu ekonomi saya juga yang namanya kerja serabutan, dan pengennya dapat negeri kan ibarat saya diayomi sama negara. Kalau saya banyak uang sih enggak usah pusing-pusing, saya masuk swasta yang berapa pun biayanya saya jabanin demi buat anak gitu, tapi karena keadaan saya, maka harapin ke negeri. Biar biayanya rendah. Bukan saya pesimis rezeki,” tutur Budi menceritakan kondisi keluarganya di mana sang istri merupakan seorang ibu rumah tangga.
Padahal, secara rekam jejak akademik, anak pertama dan satu-satunya dari Setia Budi Ginting ini memiliki nilai rapor yang cukup bersaing untuk mencoba jalur prestasi.
“Alhamdulillah kalau untuk prestasi anak saya, nilainya di rapor rata-rata 89, di semester kelas 6 terakhir genapnya 89,” ungkapnya.
Budi berharap pemerintah daerah—yang kini dipimpin oleh adik kelasnya di bangku sekolah dahulu (Wakil Walikota Depok, Chandra Rahmansyah) dapat melakukan evaluasi total terhadap sistem skoring afirmasi agar murni berbasis tingkat kesejahteraan ekonomi warga, tanpa perlu mencampuradukan dengan jarak rumah.
“Ya keinginan saya sih kalau bisa untuk tahun depan yang perubahannya afirmasi itu afirmasi aja, enggak usah pakai jarak. Dan kalau bisa ada penambahan SMP di sekitaran Ratu Jaya dan Pondok Jaya itu butuh banget SMP Negeri,” pungkasnya.
(SK/Martchel)
