Depok – Suara Kota |
SPPG Bojong Pondok Terong 4, Kecamatan Cipayung, Kota Depok mengumumkan pemberhentian operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengumuman itu disampaikan langsung Kepala SPPG Bojong Pondok Terong 4, Dika Tri Kuncoro, Rabu (14/10).
Sebagai informasi, kasus dugaan keracunan massal yang menimpa belasan siswa dari minuman yang disediakan SPPG Pondok Terong 4 langsung mendapat respon cepat dari Komisi D DPRD Kota Depok dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait dan kordinator Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Depok, Jumat (9/10).
“Dengan ini kami informasikan bahwa kegiatan operasional Makan Bergizi Gratis di SPPG Bojong Pondok Terong 4 dihentikan sementara/suspend,” jelas dia pada surat yang diterima redaksi Suara Kota.
Menurut Dika Tri Kuncoro, pemberhentian sementara itu mulai berlaku pada Kamis (8/10).
“Kamis, 8 Oktober 2026 tidak ada pendistrisbusiaan ke sekolah maupun posyandu, dan dengan Sampai waktu yang tidak bisa ditentukan,” tutur dia.
Lebih lanjut, jelas dia, pemberhentian operasional ini dilakukan sehubungan dengan adanya kejadian fatal.
“Dan diperlukannya evaluasi, inspeksi lanjutan dan lain lain, dan juga untuk keperluan tertentu dalam pelaksanaan kegiatan operasional,” beber Dika Tri Kuncoro.
Karena itu, Dika Tri Kuncoro memohon maaf atas ketidaknyamanan, lantaran operasional SPPG Bojong Pondok Terong 4 berhenti sementara.
“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul dan mengucapkan terima kasih atas perhatian, pengertian, dan kerja sama seluruh pihak,” tandas dia.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto menjelaskan, pihaknya telah memanggil SPPG Pondok Terong 4 serta dinas untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait keracunan MBG.
”Iya, kami anggota dewan mendapat aduan dari masyarakat terkait adanya dugaan keracunan dari makanan MBG. Ini yang SPPG-nya ada di Cipayung Pondok Terong Empat. Kemudian kejadiannya tanggal 5, kemarin. Nah, ini baru kita kumpulkan semuanya tadi pihak-pihak terkait untuk mengkonfirmasi terkait dengan adanya aduan ini,” kata Siswanto.
Menurutnya, langkah cepat ini penting diambil agar permasalahan serupa tidak terus berulang dan berada di luar pengawasan lembaga legislatif.
Siswanto juga mengajak peran Badan Gizi Nasional (BGN) agar lebih proaktif menghadapi persoalan ini, mengingat program tersebut berada di bawah koordinasi langsung BGN.
”Kita (legislatif) juga tidak mau ke depannya semakin banyak problematik dari SPPG atau dapur MBG ini,” tegas Siswanto.
”Sejatinya, SPPG ini direct-nya kan ke BGN. Ketika ada kejadian-kejadian ini, semestinya, semestinya itu BGN yang lebih proaktif untuk melakukan tindakan-tindakan. Tapi, dampak dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh MBG ini, masyarakat Kota Depok, terutama, siswa. Maka, Komisi D juga berhak ikut mengawasi terkait dengan dapur MBG ini,” tambahnya.
(SK/Martchel/Gracio)
