Depok – Suara Kota |
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar Jalan Margonda mulai dikeluhkan pejalan kaki.
Pasalnya bangunan PKL itu mengambil sebagian badan sisi trotoar yang dipakai untuk masyarakat melintas.
“Repot, belum lagi kalau yang beli makanan pada parkir motornya, jadi makin sempit masyarakat jalan di trotoar,” kata salah satu warga Sukmajaya, Indah (37) pada wartawan, Kamis (11/6/2026).
Indah yang bekerja di salah satu toko sepatu yang berada di Margonda menyesalkan PKL yang berjualan sampai di atas trotoar.
“Iya setiap hari lewat sini, kan saya bekerja di dekat sini. Kalau mau jualan tolong ditempatnya, jangan sampai di atas trotoar yang jelas menganggu pejalan kaki,” ucapnya.
Tokoh masyarakat Kota Depok Mochamad Soleh menilai, Satpol PP sebagai aparat penegak Perda memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan penertiban terhadap bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
“Keberadaan bangunan yang mengganggu ketertiban umum dapat dikenakan tindakan penegakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, dan Ketertiban Umum,” ungkap Soleh.
Soleh mendesak Pemerintah Kota Depok dan Satpol PP segera bertindak tegas secara profesional, transparan dan tanpa tebang pilih.
“Jika bangunan liar di Jalan Margonda Raya masih dibiarkan berdiri, maka wajar publik mempertanyakan efektivitas dan komitmen Satpol PP Kota Depok dalam menjalankan fungsi penegakan Perda,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Satpol PP Kota Depok, Dede Hidayat saat dikonfirmasi mengenai PKL yang berjualan di atas trotoar Jalan Margonda belum memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.
(SK/Martchel)
