Depok – Suara Kota |
Isu serangan fajar atau politik uang marak menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024. Hal ini diakui oleh Ketua Panwascam Cilodong, Dedi Muliana, meskipun informasi valid terkait praktik tersebut masih sulit didapatkan.
“Serangan fajar, ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Artinya kalau untuk informasi valid, tidak ada. Tapi, desas desus memang banyak, dan faktanya memang banyak,” kata Dedi, dalam press release di Kantor Sekretariat Panwascam Cilodong, Kota Depok, Jumat (10/2/2024).
Dedi menjelaskan bahwa money politic atau politik uang merupakan upaya pamungkas yang dilakukan peserta pemilu untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Hal ini diperparah dengan tipikal pemilih yang lebih pragmatis daripada ideologis.
“Mereka lagi butuh uang, ya sudah siapa yang bisa kasi uang (akan diambil)” ujar Dedi
Menanggapi hal tersebut, Panwascam Cilodong telah mengerahkan 453 pasukan di setiap TPS untuk mengawasi dan mencegah praktik serangan fajar.
“Kita punya pasukan 453 di setiap TPS dan itu terjangkau di RT RT. Itu sudah kita beri tahu ke teman-teman pengawas TPS, bilamana di wilayahnya ada serangan fajar atau money politic, mereka akan berkabar, jam berapapun. Kita juga ronda di hari H itu, di tanggal 13,” jelas Dedi.
Dedi menegaskan bahwa money politic merupakan pelanggaran pidana pemilu dengan sanksi penjara maksimal 3 tahun.
“Money politic ini bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi pemberian barang dalam bentuk barang. Makanya kemarin kayak bagi-bagi sembako, bagi-bagi beras, minyak, sabun, itu undang-undangnya sama dengan pemberian uang,” tegas Dedi.
Panwascam Cilodong mengimbau kepada masyarakat untuk tidak tergoda dengan politik uang dan melaporkan kepada Panwascam jika menemukan praktik tersebut.
“Mari kita bersama-sama menjaga demokrasi yang bersih dan bermartabat,” pungkas Dedi.
