Depok – Suara Kota |
Kebijakan Pemerintah Kota Depok yang mewajibkan penggunaan Dana RW sebesar Rp300 juta untuk program wisata keberagaman mendapat kritik keras dari Sosiolog Universitas Nasional sekaligus pengamat kebijakan publik, Sigit Rochadi.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru menunjukkan arah penggunaan anggaran yang tidak menyentuh persoalan riil masyarakat.
Sigit menilai kewajiban mengalokasikan dana untuk wisata keberagaman pada dasarnya merupakan bentuk pembiayaan kegiatan jalan-jalan menggunakan anggaran pemerintah.
“Penggunaan wajib seperti ini menunjukkan wali kota terkesan main-main dan menghamburkan uang demi meraih popularitas serta mengharapkan dipilih kembali pada periode kedua,” kata Sigit, Minggu (5/7/2026).
Ia menegaskan, persoalannya akan berbeda apabila penggunaan Dana RW diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti membantu rumah tangga miskin, memperkuat pemberdayaan ekonomi warga, atau mengatasi persoalan pendidikan.
Kritik tersebut didasarkan pada kondisi sosial Kota Depok yang dinilai masih jauh dari ideal. Berdasarkan data yang dipaparkan Sigit, jumlah penduduk miskin di Kota Depok masih mencapai 2,31 persen atau sekitar 63.450 jiwa. Selain itu, terdapat lebih dari 15 ribu anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah.
Di sisi lain, angka pengangguran di Depok juga belum mengalami penurunan yang signifikan. Di lapangan, fenomena anak-anak yang mengemis di sejumlah ruas jalan masih menjadi pemandangan yang mudah dijumpai.
Dengan kondisi tersebut, Sigit mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran ratusan juta rupiah di setiap RW yang justru diwajibkan untuk kegiatan wisata.
Menurutnya, program tersebut tidak implementatif karena tidak menyasar langsung kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, kegiatan wisata keberagaman juga dinilai bukan studi banding yang menghasilkan pembelajaran bagi pembangunan wilayah, melainkan lebih menyerupai kegiatan rekreasi.
“Alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran juga potensial terjadinya penyimpangan. Modus baru ‘jalan-jalan dibiayai pemerintah kota’ dan dana swakelola membuka celah terjadinya penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.
Sorotan terhadap program itu semakin menguat setelah Pemerintah Kota Depok memutuskan menunda sementara pelaksanaan wisata keberagaman bagi RW yang belum berangkat.
Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan keputusan tersebut diambil setelah adanya arahan dari Wali Kota untuk melakukan evaluasi terhadap program tersebut.
“Terkait kegiatan wisata keberagaman ini, berdasarkan diskusi kami semalam dan kami sudah mendapat arahan dari Bapak Wali Kota yang meminta kepada seluruh RW di Kota Depok untuk sementara kita tunda dulu kegiatan wisata keberagaman. Bagi yang belum berangkat, kita akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan ini, dari berbagai aspek, terutama juga dari aspek keamanan,” ujar Chandra.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Depok Mangnguluang Mansur menyampaikan penundaan dilakukan agar pemerintah dapat mengevaluasi pelaksanaan program sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Terkait yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota, untuk sementara kegiatan wisata keberagaman ini ditunda dulu agar kita evaluasi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” katanya.
Meski demikian, alasan evaluasi dari aspek keamanan dinilai belum menjawab masalah utama dari masyarakat Kota Depok itu sendiri.
Terhadap adanya program tersebut, berbagai pihak menilai tidak sasaran terhadap penggunaan anggaran, di tengah masih besarnya persoalan kemiskinan, pengangguran, dan anak putus sekolah di Kota Depok.
(SK/Martchel)
