Depok – Suara Kota |
Status Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok yang kini tidak lagi aktif mendapat respon kritikan dari masyarakat .
Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supriatni mengatakan para Ketua RT dan para kader Posyandu menginginkan program UHC tetap berlanjut.
“Alasannya warga ingin tetap program UHC dipertahankan, karena simple dan tidak merepotkan harus mengecek NIK si pasien ke dalam aplikasi yang terkait soal Desil (Pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan-red),” kata Supriatni pada Suara Kota, Jumat (30/1/2026).
Supriatni mengungkapkan, keluhan warga itu muncul saat dirinya menggelar kegiatan reses di RT 08 RW 19, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, kemarin.
“Jika tidak masuk ke dalam desil 1 sampai 5 maka mereka tidak bisa dijaminkan pembiayaan rumah sakitnya. Ini bagi warga yang tidak punya BPJS, atau tidak punya KIS, atau yang BPJSnya nunggak, itu merepotkan Ketua RT dan juga para kader Posyandu. Dulu masih ber-UHC para Ketua RT, para kader Posyandu tidak harus direpotkan, tinggal bawa saja ke rumah sakit, yang penting si pasien ber-KTP Depok beres semua,” terangnya.
Politisi dari Partai Golkar ini menjelaskan, terjadi dampak yang luar biasa perihal diberhentikannya program UHC. Selain merepotkan masyarakat banyak, dirinya juga sebagai anggota dewan ikut merasakan yang seringkali diminta bantuan saat warga sakit tidak punya jaminan kesehatan atau BPJSnya nunggak.
“Kota Bogor saja masih mempertahankan UHC walau dana bantuan provinsi sangat berkurang sekali. Bahkan Kota Bandung lebih dahsyat lagi, tidak hanya warga yang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dijaminkan oleh Walikota tetapi warga yang mandiri juga dijaminkan. Yang di Tahun 2025 anggaran UHC Kota Bandung sebesar Rp280 miliar, di Tahun 2026 menjadi Rp304 miliar, keren kan Walikota Bandung,” ucapnya.
Sebenarnya, lanjut Supriatni, Kota Depok bisa untuk mempertahankan program UHC asal Walikota, Supian Suri mau berkomitmen pada BPJS Kesehatan Kota Depok.
“Secara dana tersedia Kota Depok untuk kesehatan sebesar Rp103 miliar, sedangkan untuk ber-UHC Rp170 miliar, kekurangannya tinggal Rp67 miliar lagi. Kalau saja Walikota kita mau berkomitmen dengan BPJS, kan di Anggaran Perubahan tinggal kita tambahin aja Rp67 miliar lagi. Untuk penambahan modal PDAM tiap tahunnya ratusan miliar bisa, kenapa untuk menjaminkan masyarakat miskin dan rentan tidak bisa? Sedangkan UHC itu perintah nasional,” ungkapnya.
(SK/Martchel)
