Depok – Suara Kota |
Penataan kawasan dan pengelolaan area parkir Stasiun Depok Baru resmi disosialisasikan. Pengelolaan ini mengacu pada perjanjian sewa Barang Milik Negara (BMN) Nomor HK.201/1/20/BTP-JKT/2026 yang diteken pada 4 November 2026.
Dalam sosialisasi itu, pengelola melalui Manahadi Perwira memaparkan tiga fokus utama, transparansi lelang, prioritas parkir motor dengan sistem digital, dan pemberdayaan warga lokal serta UMKM tanpa penggusuran.
Manahadi menyebut proses lelang lahan dilakukan secara terbuka dan diikuti sembilan peserta. Pengelola telah menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 5,2 miliar.
“PNBP sudah kita setorkan Rp 5,2 miliar waktu lelang. Yang lelang PT KAI, HPKNL-nya Bogor. Itu lelang terbuka, diikuti sembilan peserta, jadi penawaran tertinggi yang menang,” ujar Manahadi.
Selain itu, negara juga memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10 persen.
Luas area baru mencapai 13.800 meter persegi, jauh lebih besar dibanding lahan lama yang hanya sekitar 700 meter. Setelah dipotong area UMKM, kapasitas riil tersisa sekitar 2.500 slot kendaraan.
Pengelola memprioritaskan motor karena demand harian mencapai 27.000 penumpang, dengan 28 persen di antaranya menggunakan motor. Sementara pengguna mobil hanya 2 sampai 5 persen.
“Demand-nya 27.000 penumpang per hari, 28 persen untuk motor. Jadi kita mengutamakan pengguna motor karena kapasitasnya terbatas,” jelas Manahadi.
Untuk keamanan, pengelola menerapkan sistem digital masuk-keluar dengan verifikasi ganda (double check). Sistem ini untuk mencegah kehilangan kendaraan akibat kelalaian konsumen, seperti tiket, STNK, dan kunci yang tertinggal di dashboard.
Sistem tersebut juga memantau identitas kendaraan yang keluar-masuk, sekaligus menjaga sterilisasi jalur pemadam kebakaran (damkar).
BACA JUGA Tarif Parkir Motor di Stadebar Dikabarkan Naik Jadi 10 Ribu
Dari sisi sosial, pengelola memastikan tidak merekrut tenaga kerja dari luar dan memprioritaskan warga sekitar. Pola yang sama diklaim sukses diterapkan di Bekasi Timur.
“Kita pasti memprioritaskan warga lokal. Kita belum ada rekrut orang baru, jadi kita berdayakan warga lokal dulu, sehingga tidak mematikan mata pencaharian mereka sehari-hari,” tegas Manahadi.
Untuk kantong UMKM, pengelola akan menggunakan sistem aplikasi bagi hasil yang transparan. Skema itu untuk menutup biaya operasional seperti listrik, air, gaji sekuriti, dan kebersihan, tanpa membebani harga jual pedagang.
“Tidak membebani pengusaha, tidak ganggu harga. Rp 1.000-nya buat PBB, Rp 2.000-nya buat gaji karyawan di situ,” pungkasnya.
