Cibinong – Suara Kota |
Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor secara resmi melayangkan nota keberatan keras terhadap Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.
Langkah ini diambil menyusul serangkaian kerugian besar yang dialami Kontingen Kabupaten Bogor akibat buruknya kesiapan serta berbagai keputusan sepihak yang dikeluarkan oleh pihak panitia.
Perwakilan Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor, Jajang Furqon, S.H menyampaikan sikap resmi ini di Posko Kontingen Kabupaten Bogor, Bigland Hotel, pada Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan bahwa pelayangan protes tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban moral sekaligus bentuk transparansi kepada masyarakat luas.
Jajang menggarisbawahi bahwa pada prinsipnya, Kabupaten Bogor menaruh dukungan penuh terhadap kesuksesan penyelenggaraan Porprov XV Jabar 2026 sebagai wadah pembinaan prestasi sekaligus pemersatu masyarakat Jawa Barat.
Kendati demikian, nilai-nilai sportivitas dan profesionalisme dalam ajang multievent tersebut dinilai telah ternodai oleh kelalaian dan kebijakan sepihak dari PB Porprov Jabar.
“Kami sangat mendukung kesuksesan Porprov XV Jabar 2026. Tapi kami kecewa dengan keputusan-keputusan sepihak yang dikeluarkan PB untuk Kontingen Kabupaten Bogor. Maka dari kami resmi mengajukan protes ini,” kata Jajang.
Secara rinci, Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor membeberkan empat poin dugaan pelanggaran dan ketidaknetralan yang dilakukan oleh PB Porprov XV Jabar 2026 bersama Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah):
1. Pelanggaran Regulasi Mutasi Atlet
PB Porprov XV Jabar 2026 dan Panwasrah dinilai melanggar Pasal 4 Surat Keputusan (SK) Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Peraturan Mutasi Atlet dalam rangka Porprov XV Jabar 2026. Pelanggaran tersebut meliputi:
• Kasus Jerimy Elyon Masterganesa Damanik (Cabor Renang): Semula, Jerimy telah dinyatakan sah bertanding melalui SK Nomor 192/A1-BR/XI/2026 yang diteken oleh Technical Delegate (TD) Akuatik, Bapak Vera. Namun, setibanya Jerimy dari Amerika Serikat di lokasi pertandingan (venue) renang, ia dilarang berlaga dengan alasan tidak memiliki kartu identitas resmi (ID Card). Kebijakan ini mencederai kepastian hukum, menghambat karier atlet, serta menghilangkan potensi perolehan 4 medali emas bagi Kabupaten Bogor.
• Kasus Ida Ayu Damik Laksmi Dewi (Cabor ICF – Kota Bekasi): Berdasarkan SK Panwasrah Nomor 185/PANWASRAH/XI/2026 tertanggal 7 November 2026 tentang Daftar Nama Atlet yang Tidak Lolos, nama yang bersangkutan sejatinya sudah dicoret. Akan tetapi, namanya kembali diloloskan saat pelaksanaan Technical Meeting.
• Keikutsertaan Sejumlah Atlet Tanpa SK Mutasi (SKM): Terdapat belasan atlet yang tetap diizinkan bertanding meski tidak mengantongi SKM resmi dari daerah asal. Beberapa di antaranya bahkan merupakan atlet binaan Kabupaten Bogor pada Porprov 2022 (di Ciamis, Subang, KBB, dan Tasikmalaya) yang permohonan mutasinya telah resmi ditolak oleh Kabupaten Bogor, yakni Adellia, Erik Ahmad Fathoni, dan Rashif Amila Yaqin. Daftar lengkap atlet yang dipersoalkan tersebut meliputi:
• Erik Ahmad Fathoni (Cabor Renang – Kota Bekasi)
• Adellia (Cabor Renang – Kabupaten Bekasi)
• Jamalidin Novardianto (Cabor ICF – Kota Bekasi)
• Jamal Hibatullah (Cabor ICF – Kota Bekasi)
• Rashif Amila Yaqin (Cabor Triathlon – Kota Bandung)
• Agus Damanik (Cabor Atletik – Garut)
• Idan Fauzan Richan (Cabor Atletik – Kota Bogor)
• Lydia Hawila Sitorus (Cabor Golf – Kabupaten Bekasi)
• Daffa Putra Hardian (Cabor Golf – Kabupaten Bekasi)
• Septia Ramadhani (Cabor Voli Putri – Sumedang)
• Avinsha Nabila (Cabor Taekwondo – Kota Bandung)
• Ramdhan (Cabor Taekwondo – Kota Bandung)
2. Dugaan Manipulasi dan Konspirasi Administrasi Atlet
Ditemukan kejanggalan pada status kepesertaan atlet cabang olahraga Taekwondo atas nama Avinsha Nabila dan Ramdhan. Keduanya tercatat membela kontingen Kota Bandung pada ajang utama, padahal saat mengikuti Babak Kualifikasi (BK) dan proses keabsahan data, keduanya terdaftar atas nama kontingen Kota Bekasi.
3. Perubahan Jadwal Pertandingan Secara Sepihak
Panitia melakukan perubahan jadwal pertandingan tanpa melalui prosedur pemberitahuan resmi yang layak. Pada cabang olahraga Wushu, pertandingan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) secara mendadak dimajukan menjadi Jumat (13/11/2026).
4. Kelalaian Pengelolaan dan Keamanan Venue
Buruknya tata kelola arena pertandingan turut merugikan kontingen di lapangan:
• Cabor Tenis Meja: Pertandingan yang dijadwalkan dimulai pada Selasa (9/11/2026) terpaksa ditunda keesokan harinya lantaran pintu venue masih dalam keadaan tergembok oleh panitia pelaksana (Panpel). Insiden ini berdampak buruk pada kondisi psikologis para atlet.
• Cabor Triathlon: Aspek keselamatan atlet terabaikan akibat ditemukannya ranjau paku yang tersebar di lintasan venue Triathlon. Insiden ini mengakibatkan atlet asal Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sumedang mengalami cedera dan tidak dapat melanjutkan pertandingan hingga saat ini.
”Pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah kami lakukan protes secara resmi ke sekretariat PB Porprov XV Jabar 2026, namun tidak ada tanggapan sampai saat ini,” tegas Jajang.
Kerugian yang Dialami Kontingen
Jajang menambahkan bahwa rangkaian kelalaian panitia tersebut telah menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar bagi tim Kabupaten Bogor, baik secara materiel maupun imateriel:
• Kerugian Materiel: Terbuangnya anggaran operasional, akomodasi, biaya persiapan atlet, hingga kewajiban administrasi yang telah dikeluarkan tim.
• Kerugian Imateriel dan Reputasi: Terganggunya program dan jadwal latihan yang telah disusun matang, merosotnya mental bertanding para atlet, serta tercorengnya martabat sportivitas olahraga di mata publik.
Tuntutan dan Langkah Lanjutan
Merespons situasi ini, Kontingen Kabupaten Bogor mendesak itikad baik serta tanggung jawab penuh dari PB Porprov XV Jabar 2026 dan Panwasrah KONI Jabar untuk segera memenuhi tiga poin tuntutan berikut:
• Menyampaikan klarifikasi resmi serta permohonan maaf secara terbuka atas berbagai kelalaian yang merugikan Kontingen Kabupaten Bogor.
• Memberikan kompensasi serta memulihkan seluruh hak-hak kontingen sesuai kesepakatan dan regulasi yang berlaku.
• Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja panitia pelaksana guna mencegah terulangnya kejadian serupa terhadap kontingen lain selama gelaran Porprov berlangsung.
Pihak Bidang Hukum memberikan tenggat waktu selama 2 x 24 jam sejak pernyataan sikap ini dirilis. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada respons resmi maupun penyelesaian yang berkeadilan dari PB Porprov Jabar, Kontingen Kabupaten Bogor memastikan akan menempuh jalur organisasi maupun langkah hukum lanjutan demi menegakkan keadilan dan menjaga marwah institusi.
