Depok – Suara Kota |
Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada konsolidasi lintas sektor dan komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan. Hal disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Gerindra Yeti Wulandari saat menjadi narasumber dalam forum evaluasi program strategis nasional tersebut di Kota Depok, Selasa (17/3/2026).
Kegiatan yang dihadiri oleh unsur Forkopimda dan perwakilan Badan Gizi Nasional ini dirancang sebagai ruang konsolidasi kebijakan. Tujuannya adalah memperkuat integrasi kelembagaan guna memastikan implementasi MBG di tingkat daerah berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Yeti mengatakan, hingga Maret 2026 implementasi MBG di Kota Depok menunjukkan kemajuan besar, baik dari sisi infrastruktur layanan maupun jangkauan penerima manfaat.
”Tercatat sebanyak 149 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi aktif dengan cakupan 369.003 penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan. Ini menunjukkan bahwa implementasi program berjalan secara progresif dan terstruktur,” kata Yeti.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini juga menekankan agar capaian kuantitatif tidak hanya berhenti pada aspek administratif.
”Capaian ini harus kita maknai sebagai fondasi awal, yang lebih penting adalah bagaimana Kota Depok mampu kita dorong menjadi tolok ukur kinerja keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional,” tegasnya.
Yeti menempatkan program MBG sebagai pilar utama agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program ini bukan sekadar pemenuhan gizi, melainkan instrumen strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
”Program ini adalah wujud nyata dari visi besar Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, keberhasilannya di daerah, khususnya di Depok, harus menjadi representasi keberhasilan nasional,” terangnya.
Dari sisi tata kelola, Yeti juga menyoroti besarnya perputaran anggaran dalam program ini. Di Kota Depok saja, realisasi anggaran mencapai sekitar Rp3,69 miliar per hari.
”Secara agregatif, nilai perputaran anggaran tersebut mencapai sekitar Rp.81,18 miliar per bulan dan apabila diproyeksikan dalam skala tahunan dapat mencapai sekitar Rp.974,1 miliar per tahun,” bebernya.
Besarnya skala fiskal ini, lanjut Yeti, menuntut sistem pengawasan yang akuntabel dan kolaborasi yang kuat. Bahkan yang terpenting bukan hanya penyerapan anggaran, melainkan dampak substantif bagi masyarakat.
”Kita tidak hanya berbicara tentang penyerapan anggaran, tetapi tentang bagaimana output dan dampaknya benar-benar terukur. Depok harus mampu menunjukkan bahwa program ini berhasil secara substantif dan berkelanjutan,” tambahnya
Yeti mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, hingga masyarakat luas untuk bersatu mendukung agenda nasional ini. Dia optimistis Depok mampu menjadi rujukan nasional.
”Saya mengajak seluruh elemen untuk bersama Presiden Prabowo Subianto mewujudkan Kota Depok sebagai tolok ukur kesuksesan program MBG. Jika Depok berhasil, maka ini akan menjadi rujukan nasional dalam memastikan program ini benar-benar berdampak luas bagi Indonesia,” pungkasnya.
(SK/Martchel)
