Depok – Suara Kota |
Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah tangga masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar di Kota Depok.
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna mengatakan, agar titik-titik Bank Sampah yang sudah ada di masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan, melainkan bertransformasi menjadi pelopor gerakan pemilahan mandiri.
“Jadi ada tiga RW ya, RW 8, di semua RT bahkan, RW 1, RW 3 itu sudah mulai memilah dan selain Bank Sampah, ada juga titik pemilahan organik. Jadi ke depan, titik-titik Bank Sampah harus jadi pelopor pemilahan dari rumah dan dinas juga harus support, dari mulai sarprasnya, ember, kemudian komitmen untuk mobilnya menjemput sampah organik tersebut,” kata Ade ketika bertemu dengan pengurus Bank Sampah Kelurahan Mekarsari, Sabtu (16/5/2026).
Ade menjelaskan, saat ini ada Bank Sampah yang berkurang jumlah nasabahnya. Ia pun menekankan terkait kepedulian terhadap pemilahan sampah ini juga perlu terus ditingkatkan.
“Jadi Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Camat juga harus concern bahwa yang udah benar adalah pemilahan dari rumah, organik, non-organik, residu, sehingga ke depan mau mau diproses sebagai apa, tadi pengelolaannya itu udah enak karena udah terpisah,” ucap Ade.
Politisi PKS ini meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok untuk bergerak lebih masif dan progresif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam pemilihan sampah.
“Kalau misalnya di RPJMD penyelesaian sampah berbasis wilayah, berarti harus ada partisipasi aktif dari masyarakat, dari mulai pemilahan dari rumah. Makanya sosialisasi, edukasi kan harus terus oleh DLHK ke rapat-rapat RT, ke arisan-arisan Ibu RT, sehingga mereka mindset-nya aware gitu, awareness-nya ada,” jelasnya.
Ade menekankan, kalau antusiasme masyarakat harus dijawab dengan kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) oleh DLHK Kota. Bahkan, ia juga mengkritik pola pembinaan masa lalu yang cenderung bersifat seremonial tanpa keberlanjutan.
“Ketika sudah ada komitmen, sosialisasi udah, langsung! Jadi jangan pelatihan pemilahan, udah gitu ditinggalin. Jadi kegiatan menggugurkan anggaran, kewajiban, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tapi enggak pernah mulai-mulai. Yang bener adalah komitmen dulu dari RT, ayo kita mau milah nih, 20 rumah, 30 rumah,” paparnya.
Ade juga mengungkapkan, DPRD telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok untuk memasukkan agenda pemilahan sampah sebagai kegiatan wajib dalam alokasi dana RW sebesar Rp300 juta.
“Kita minta kemarin ke Bappeda pemilahan jadi kegiatan wajib. Jadi dana 300 itu harus jadi contoh, harus jadi sarpras, misalnya jadi ember. Jadi kalau ada yang mau ngusulin motor gerobak untuk angkut ember organik, itu silakan. Atau komposter, atau alat mesin pencacah, itu silakan. Pokoknya bagaimana pengelolaan sampah ini bisa selesai di lingkungan, itu kan keren,” pungkasnya.
Dikesempatan yang sama, salah satu pengurus Bank Sampah Dakwatul Khair RW 1, Warni mengatakan, pihak kelurahan maupun dinas terkait sebenarnya sudah masif memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Namun, tantangan terbesar justru muncul saat pengurus mencoba mengimplementasikan program tersebut langsung ke warga, dimana respons masyarakat masih pasang surut.
“Warganya tuh yang kadang-kadang susah, kadang ada yang mau, kadang ada yang enggak. Kelurahan atau dinas sendiri udah banyak kasih tahu, udah banyak sosialisasinya, cuma kan dari warganya yang kurang, kadang-kadang ada yang mau ikut, ada yang enggak, ” ucap Warni.
(SK/Martchel)
