Depok – Suara Kota |
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto mengkritik keras terhadap efektivitas mitigasi pencegahan kekerasan seksual yang belum maksimal
”Ya, masalah kasus kekerasan seksual di kalangan pelajar Kota Depok sepertinya enggak pernah berhenti-berhenti ya, selalu ada, selalu ada. Ini ada yang salah menurut saya dalam mitigasi, mitigasi yang dilakukan oleh Pemkot, kemudian pihak yang berwenang ya kalau menurut saya ya,” kata Siswanto saat di wawancara diruanganya, Kamis (23/4/2026).
Siswanto menjelaskan, setiap lokasi memiliki kebutuhan antisipasi yang berbeda. Jika di sekolah pemasangan CCTV menjadi kewajiban, maka jika pelaku merupakan tenaga pendidik, fokusnya harus bergeser pada pengawasan moral dan profesionalisme.
“Kalau misalkan ini di tempat lain, kemudian dilakukan oleh seorang guru, misalkan ya, ini harus ada pembinaan terhadap para tenaga pendidik yang ada di Kota Depok,” terangnya.
Siswanto mengharapkan, kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok dapat lebih responsif dalam melakukan investigasi lapangan dan pendampingan korban.
“Dinas komandoi oleh Bu Citra ini memang memerlukan effort, terutama tenaga. Tidak bisa dijalankan dinas ini hanya di balik meja. Ini harus turun ke bawah, kemudian melihat, menginvestigasi, investigasi apa masalahnya dan sebagainya,” tegas Siswanto.
Harapan Siswanto juga tertuju untuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Depok yang baru terbentuk. Badan ini diharapkan menjadi garda terdepan dan memiliki taji dalam menyelesaikan kasus-kasus yang menimpa anak-anak di bawah umur.
“Kalau ini konteksnya melindungi para anak dan komisi ini biar terlihat fungsinya, harus ikut serta bahkan lebih aktif lagi dalam ikut menyelesaikan masalah-masalah kasus pelecehan seksual,” pungkasnya.
(SK/Martchel)
