Depok – Suara Kota |
Ribuan warga miskin di Kota Depok kini sedang cemas. Ditengah rintihan sakit, mereka justru harus menelan pil pahit birokrasi akibat penonaktifan massal BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Alih-alih mendapatkan perawatan medis yang cepat, warga kelas bawah ini justru terjebak dalam labirin administrasi yang membingungkan, menciptakan keresahan yang luar biasa di akar rumput.
Kondisi yang dianggap tidak manusiawi ini memantik amarah H. Imam Turidi, Sekretaris DPC PDI Perjuangan sekaligus Anggota DPRD Kota Depok. Sebagai representasi Partai Wong Cilik, ia tidak tinggal diam melihat rakyatnya dijadikan korban sistem yang karut-marut.
“Fenomena nonaktifnya BPJS PBI ini jelas membuat warga bingung dan resah. Saya menerima langsung keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan akibat status BPJS mereka tiba-tiba tidak aktif,” kata H. Imam Turidi, Jumat (6/2/2026).
H. Imam mengungkapkan realita pedih di lapangan, dimana warga yang butuh pertolongan cepat malah dipaksa bolak-balik antar instansi tanpa kepastian. Puskesmas, Kelurahan, hingga Kantor BPJS seolah saling lempar tanggung jawab membiarkan pasien miskin terlunta-lunta.
“Warga datang ke puskesmas, diarahkan ke kelurahan untuk urusan data desil. Di kelurahan tidak bisa, dengan alasan bermacam-macam. Ke kantor BPJS, antre panjang hanya untuk aktivasi. Ini sistem yang menyulitkan warga, apalagi mereka sedang sakit,” bebernya.
H. Imam menegaskan, alasan teknis seperti pembaruan data atau efisiensi anggaran tidak boleh menjadi tameng untuk mempersulit hak dasar rakyat. Ia menegaskan bahwa dalam urusan kesehatan, kemanusiaan harus berada di atas segalanya.
“Dengan alasan apa pun, entah efisiensi atau pembaruan data, tidak boleh warga Depok dibuat kesulitan mendapatkan hak dasar mereka atas layanan kesehatan. Ini soal nyawa dan kemanusiaan,” tegasnya.
H. Imam sangat menyayangkan sikap birokrasi yang dinilai kehilangan empati, ternyata prosedur administratif justru lebih di dewakan daripada keselamatan pasien yang sudah dalam kondisi kritis.
“Masih saja warga dilempar-lempar untuk urus administrasi, padahal kondisi mereka sudah harus dirawat. Ini tidak manusiawi,” tandasnya.
Lebih lanjut, H. Imam mendesak Pemerintah Kota Depok dan seluruh pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi total. Ia menuntut adanya integritas sistem agar rakyat tidak lagi menjadi tumbal dari kebijakan yang tidak sensitif terhadap jeritan dilapangan.
“Pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan menambah beban. Jangan sampai warga miskin terpaksa memilih antara berobat atau mengurus birokrasi,” tambahnya.
H. Imam memastikan bahwa PDI Perjuangan akan terus berdiri di garda terdepan untuk mengawal hak-hak rakyat kecil agar tidak ada lagi keadilan yang tergadai oleh kerumitan prosedur.
“Jeritan warga harus didengarkan. Layanan kesehatan bukan soal prosedur dan sistem semata, tapi soal kemanusiaan dan keadilan sosial,” pungkasnya.
(SK/Martchel)
