Depok – Suara Kota |
Guna mendukung pemulihan korban ketergantungan obat-obatan terlarang, Kementerian Sosial (Kemensos) RI resmi menyalurkan bantuan sosial bagi para korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) di wilayah Kota Depok.
Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di Sekretariat Kumpulan Dengan Segala Aksi Kemanusiaan (Kuldesak) yang berlokasi di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Rabu (24/6/2026).
Program Manager Kuldesak, Hages Budiman menjelaskan, bantuan ini merupakan tindak lanjut dari usulan data yang diajukan sekitar dua bulan lalu.
Sebanyak 55 penerima manfaat menerima bantuan pemenuhan hidup layak dan aksesibilitas sesuai kebutuhan masing-masing.
”Hari ini kita agendanya adalah penyaluran bantuan sosial atensi untuk korban napza di Kota Depok. Kita sudah memberikan 55 data sebelumnya kepada pihak Kemensos,” kata Hages di Sekretariat Kuldesak.
Hages menjelaskan, bantuan yang disalurkan berupa sarana kamar, sarana dapur, nutrisi, sembako, kebersihan diri, hingga kursi roda dan tongkat tuna daksa.
Mekanisme pengajuan diawali dengan tawaran dari pihak Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) , yang dilanjutkan dengan proses asesmen langsung kepada 55 peserta dampingan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
”Teknis pembagiannya, udah pasti tepat sasaran, karena kan Kuldesak sendiri itu kita menaungi isunya adalah HIV dan juga penggunaan napza atau korban napza,” terang Hages.
Selama ini, Kuldesak dikenal aktif membangun komunikasi dan advokasi yang kuat dengan pemerintah daerah maupun pusat demi menyuarakan hak-hak Orang dengan HIV (ODHIV) serta korban Napza di Kota Depok.
Adapun ia mengapresiasi dukungan pemerintah yang selalu merespons positif gerakan komunitas mereka.
“Kalau dari mereka, Alhamdulillahnya kami selalu mendapatkan dukungan, selalu mendapatkan support, selalu mendapatkan perhatian,” pungkasnya.
Melalui momentum ini, pihak Kuldesak berharap kolaborasi dengan Kemensos ke depan tidak hanya berfokus pada pemenuhan bantuan bagi penerima manfaat, melainkan juga mulai melirik penguatan kapasitas serta dukungan bagi operasional lembaga pengelola komunitas yang menjadi garda terdepan dalam proses pendampingan dilapangan.
(SK/Martchel)
