Depok – Suara Kota |
Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang digadang-gadang sebagai capaian membanggakan Walikota Depok, Supian Suri justru menyisakan pekerjaan rumah.
Program RSSG ini pertama kali diluncurkan mulai tahun 2025 dengan menelan APBD sebesar Rp9 miliar untuk 3000 siswa. Sedangkan untuk tahun 2026, anggarannya naik menjadi Rp45 miliar untuk 5000 siswa.
“Anggaran Rp45 miliar tersebut diperuntukkan untuk kelas 7, 8, 9 nantinya. Program RSSG menjadi solusi untuk anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri,” kata Supian, Jumat (24/4/2026) lalu.
Akan tetapi, mayoritas dari 49 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta yang terlibat dalam program tersebut ternyata memiliki sarana dan prasarana (Sarpras) yang kurang memadai, misalnya ruang kelas tanpa AC dan lainnya yang memang untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
“Bahkan dari 49, dua harus dieliminasi alias digugurkan kerjasamanya oleh Pemkot mengingat sarprasnya tidak memadai untuk kegiatan belajar mengajar,” ucap Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, Sabtu (2/5/2026).
Siswanto mengatakan, adanya permintaan supaya Pemkot Depok membenahi sarana prasarana sekolah RSSG mencuat di Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Depok 2025 kemarin. Hampir seluruh anggota Pansus satu suara setuju mendorong Pemkot memberikan perhatian lebih terhadap sekolah RSSG.
“Bahkan ada yang bilang, Pemkot jangan hanya gimmick atau pencitraan terkait RSSG. RSSG program ideal dan harus diseriusi,” tutur Siswanto.
Politisi PKB itu menjelaskan, sarana prasarana lembaga pendidikan harus dijadikan prinsip penting. Oleh karenanya, aspek sarana prasarana yang memadai merupakan juga bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang diharapkan.
“Itu jika mengadopsi prinsip Ki Hajar Dewantara. Quotes Ki Hajar Dewantara sangat jelas, yaitu pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia. Artinya, pendidikan tidak sebatas membuat anak-anak bangsa menjadi cerdas, tapi juga dilihat dari kenyamannya dalam proses belajar mengajar,” pungkasnya.
Berbicara soal pendidikan di Kota Depok, juga mendapat peringatan keras dari pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Itje Chodidjah. Dirinya memberi alarm bagi kepemimpian Supian Suri untuk tidak main-main soal dunia pendidikan, mengingat hal itu menjadi masa depan anak bangsa.
Menurut wanita yang pernah menjabat Ketua Komisi Nasional (Komnas) Indonesia untuk UNESCO ini, banyak peristiwa buruk yang menimpa bangsa ini yang diakibatkan oleh urusan birokrasi.
Berbelitnya birokrasi berdampak pada terganggunya konsentrasi anak yang menyaksikan rendahnya penyelenggara pendidikan, baik sekolah maupun Pemda sebagai contoh moral kerja bagi anak-anak yang sedang bertumbuh.
“Ini masalah hidupnya anak-anak bukan masalah birokrasi,” tegasnya
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono ketika dikonfirmasi Suara Kota melalui pesan pada Minggu (3/5/2026) pukul 19:04 Wib terkait kebenaran mayoritas sarpras sekolah RSSG yang kurang memadai, belum memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.
(SK/Martchel)
