suarakota.co.id – Ratusan ojek online (ojol) motor dan mobil di Kabupaten Karawang menggeruduk gedung Pemda 2, Kamis, 23 November 2023.
Selain itu juga, pihaknya ingin menindaklanjuti aksi sebelumnya, dimana Kadishub dinilai enggan memonitoring apa yang sudah didelegasikan Bupati Kabupaten Karawang.
“Di aksi 26 Juli, Bupati sangat jelas menugaskan Kadishub untuk turun langsung meninjau semua aplikator yang ada di Karawang untuk melakukan kesetaraan tarif,” paparnya saat di wawancarai mediaseruni.co.id.
Kata Guruh, kesetaraan tarif yang dimaksud bukan dari segi biaya operasional kendaraan saja, melainkan melihat pada UMK Karawang yang sangat tinggi tetapi notabene tarifnya lebih rendah dibanding Kabupaten Kota lain.
“Kami merasa dianaktirikan, dan dishub bukan cuma teledor tapi juga tidak mampu mensejahterakan kami driver online Kabupaten Karawang,” katanya. “Misal tidak diterima tuntutannya, kemungkinan besar kita akan konvoi dan mengerahkan ribuan anggota.”
Ia menerangkan, perbandingan tarif saat ini berada dikisaran 35 persen dibanding Bekasi dan Jakarta. Ratusan massa aksi tersebut akan terus menunggu sampai terjadi audiensi dengan instansi terkait.
Selain itu, sebagai pengguna jalan aktif pihaknya menduga adanya tindak korupsi oleh dishub, karena ditemukan banyaknya masalah terkait Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Ada hal lain juga terkait masalah kasus PJU yang sampai detik ini dinilai masuk angin, kami bisa melaporkan hal ini kepada kepolisian,” tandasnya.
Dikatakan Guruh, pihaknya diberi tahu Kadishub sedang di Bandung, padahal empat hari sebelum aksi massa fihaknya sudah melayangkan surat. “Kalau bicara tentang kepentingan, saya yakin tidak ada yang lebih penting dibandingkan kepentingan rakyatnya,” pungkas Guruh. (S10/Mds)
