Depok – Suara Kota |
Ketua Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar, Supriatni bertindak arogan dengan mengusir wartawan Satunet, Rudi Irwanto ketika meliput kegiatan reses Supriatni di Jalan Perikanan RT 01 RW 01, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Minggu (02/02/2025).
“Kegiatan ini bukan untuk konsumsi publik, hanya untuk intern, tidak boleh diliput dan jangan direkam. Silahkan wartawan keluar,” tegas Supriatni yang menghentikan pidatonya saat melihat Rudi sedang mengambil foto di acara tersebut.
Rudi yang juga anggota PWI Kota Depok merasa dipermalukan di muka umum, langsung keluar ruangan dan melaporkan peristiwa yang dialaminya secara tertulis ke Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah.
“Saya bertugas meliput kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi dari kegiatan pejabat publik. Padahal setahu saya kegiatan reses merupakan bagian laporan kinerja anggota dewan yang harus diketahui publik,” kata Rudi saat dikantor PWI Kota Depok, Minggu (2/2/2025).
Kehadiran Rudi saat meliput juga tidak menggangu acara yang sedang berlangsung. Ia juga meminta Ketua PWI Kota Depok melaporkan peristiwa yang dialaminya ke BKD DPRD Kota Depok.
“Saya juga tidak minta duit, saya hanya menulis berita. Ini pelecehan terhadap profesi pers,” tegas Rudi sambil sedikit berlinang air mata.
Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah menerima secara resmi laporan pengusiran wartawan tersebut dan menyayangkan jika benar peristiwa pengusiran tersebut terjadi terhadap Rudi yang merupakan wartawan PWI Kota Depok yang berkompetensi Dewan Pers.
“Rudi merupakan anggota PWI Kota Depok yang berkompetensi Dewan Pers. Segera saya rapatkan dengan Bagian Hukum PWI Kota Depok,” terangnya.
Menurut Rusdy, Jika benar ini peristiwa pengusiran wartawan tersebut terjadi, ini merupakan pelanggaran kemerdekaan pers yang diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
Dalam Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi pers adalah lembaga komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik.dan segala jenis saluran tersedia.
Dalam Pasal 8 Ayat 2 berbunyi, setiap orang yang sengaja melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksana tugas pers dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
“Kegiatan reses itu kegiatan resmi yang harus bersifat terbuka untuk publik. Apalagi kegiatan reses menggunakan anggaran negara. Jadi tidak ada satu alasan pun, reses tidak boleh diliput pers. Jika ditelisik semetara, ada potensi pelanggaran pidananya,” ungkap Rusdy.
Wartawan senior ini mengungkapkan, hubungan PWI Kota Depok selama ini cukup baik dengan Partai Golkar Kota Depok, sehingga akan mencoba untuk berkomunikasi untuk mencari jalan terbaik dengan mencoba berkomunikasi dengan Ketua Partai Golkar Kota Depok, Farabi Arafiq.
“Kita cari solusi terbaik. Tentu tetap kami minta Bu Dewan Supriani untuk dapat memberikan keterangan dan kami terbuka permintaan maaf secara terbuka ke Kantor PWI Kantor Kota Depok,” tutur Rusdy.
Jika tidak ada permintaan maaf, Rusdy menegaskan, PWI Kota Depok secara resmi akan melaporkan peristiwa ini secara resmi ke Badan Kehormatan DPRD Kota Depok, ke Fraksi Golkar DPRD Kota Depok, Ketua Partai Golkar Kota Depok serta tidak menutup kemungkinan akan melaporkan adanya unsur pidananya ke Polrestro Depok.
“Tapi, saya tetap berharap mengedepankan saling bersilaturahmi dan memaafkan,” pungkasnya.
(SK/Martchel)
