Depok – Suara Kota |
Keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok menemui titik terang. Kepastian layanan kesehatan gratis bagi masyarakat ini terus berjalan setelah Komisi D DPRD Kota Depok melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok untuk meminta klarifikasi langsung mengenai status UHC, Senin (25/8/2025).
“Kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan ini untuk mempertanyakan terkait program UHC. Setelah kami klarifikasi, Dinas Kesehatan dengan formasi lengkap menyampaikan bahwa UHC tahun ini atau sejauh ini masih ada dan masih aman,” kata anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah.
Pria yang akrab disapa Adef tidak menampik bahwa keberlanjutan program UHC ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait anggaran dan dinamika kependudukan. Salah satu isu utama adalah migrasi penduduk ke Depok.
Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), jumlah warga yang menetap di Depok mencapai sekitar 2,4 juta jiwa, jauh lebih banyak dari total 1,94 juta warga yang telah memiliki KTP Depok.
“Masih ada sekitar 500 ribu jiwa yang tinggal di Depok tapi belum memiliki KTP Depok. Sementara itu, terjadi migrasi sekitar 42 ribu penduduk yang baru membuat KTP Depok. Kondisi ini membuat keaktifan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) mereka belum terdaftar,” jelas Adef.
Adef juga menjelaskan, untuk memenuhi syarat UHC, yaitu minimal 80% keaktifan BPJS, Pemerintah Kota Depok harus menyiapkan anggaran besar. Diperkirakan, dibutuhkan sekitar Rp176 miliar untuk meneruskan program UHC hingga tahun 2026.
Angka fantastis ini, lanjut Adef, akan menjadi pembahasan serius antara Komisi D dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
(SK/Martchel)
