Depok – Suara Kota |
Gema takbir dan doa-doa panjang yang dipanjatkan di pelataran Ka’bah kini berselimut sedikit kecemasan.
Eskalasi konflik geopolitik yang kembali memanas di kawasan Timur Tengah tak pelak menjadi buah bibir, tak terkecuali bagi warga Kota Depok yang tengah menunaikan ibadah umrah di tanah suci.
Di tengah ketidakpastian global tersebut, perlindungan terhadap warga sipil menjadi prioritas utama. Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Depok, melalui Seksi Bina Pengendalian Haji dan Umrah terus bergerak cepat memastikan bahwa ibadah ratusan warga Depok di Arab Saudi tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Hingga Rabu 4 Maret 2026, tercatat ratusan warga Depok masih berada di tanah suci. Kepala Seksi Bina Pengendalian Haji dan Umrah Kota Depok, Retha Prima Dewi mengatakan, pihaknya bekerja ekstra keras memantau pergerakan jamaah melalui 35 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang ada di Depok.
”Jamaah umrah dari PPIU Kota Depok per Rabu 4 Maret 2026, yang saat ini tengah melaksanakan ibadah umrah di tanah suci Mekkah dan Madinah, Arab Saudi sebanyak 238 orang. Sementara yang dalam perjalanan dan menunggu jadwal kepulangan ke tanah air sebanyak 265 orang jamaah. Itu semuanya dari 35 PPIU di Kota Depok,” ucap Retha.
Langkah strategis pun diambil. Pemerintah melakukan deteksi dini terhadap segala kemungkinan perubahan kebijakan, mulai dari deregulasi visa hingga pembatasan jalur penerbangan akibat situasi militer.
Salah satu tantangan terbesar dalam kondisi krisis adalah kesimpangsiuran informasi. Oleh karena itu, jalur komunikasi antara pemerintah dan penyelenggara travel (PPIU) diperketat melalui kanal digital yang aktif 24 jam.
“Kami juga selalu memantau dan memberikan informasi melalui grup pesan WhatsApp kepada pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diseluruh wilayah Depok. Menyampaikan perkembangan situasi yang aktual, kemudian inventarisasi jamaah yang terdampak, yang belum berangkat, maupun yang sudah berada di Arab Saudi yang saat ini mungkin tertunda kepulangannya akibat kondisi eskalasi militer Timur Tengah,” jelas Retha.
Meski pendataan total masih terus dirangkum, Retha menjelaskan pentingnya transparansi, terutama terkait hak-hak finansial jamaah jika terjadi penundaan keberangkatan massal.
”Kami memastikan PPIU memiliki dana cadangan. Dana cadangan untuk pengembalian jamaah, jika terjadi pembatalan keberangkatan yang disebabkan kondisi belum stabil di Timur Tengah. Sehingga nantinya dapat mengantisipasi potensi apabila terjadinya gagal berangkat massal,” tegasnya.
Bagi pemerintah, keamanan bukan hanya soal fisik, tapi juga kepastian layanan. PPIU didorong untuk memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) krisis yang jelas, termasuk penanganan khusus bagi jamaah lansia yang lebih rentan terhadap situasi darurat.
Setiap travel wajib memiliki Person in Charge (PIC) khusus untuk menangani masalah dan mengedukasi calon jamaah mengenai risiko asuransi perjalanan serta klausul perjanjian.
”Jadi PPIU mempunyai PIC khusus untuk penanganan masalah, kemudian edukasi dan literasi resiko ke jamaah. Dan diharapkan selanjutnya PPIU bisa mensosialisasikan kondisi geopolitik tersebut ke calon jamaah dan juga anjuran untuk mempunyai asuransi perjalanan dan edukasi untuk membaca klausul perjanjian,” papar Retha.
Retha berharap kerja sama yang solid antara pemerintah, PPIU, dan jamaah dapat mencegah terjadinya kericuhan atau kepanikan yang tidak perlu. Baginya, integritas penyelenggara travel diuji dalam kondisi sulit seperti ini.
”Jadi diharapkan PPIU nya juga bisa bertanggung jawab ke jamaahnya, agar tidak ada terjadi kericuhan gitu. Kalaupun itu tadi yang saya bilang di awal ada masalah, PPIU seharusnya sudah menyiapkan dana cadangan, memang mereka seharusnya sudah bisa antisipasi untuk hal-hal yang terjadi seperti itu. Dan kalaupun memang kondisinya mereka harus memulangkan uang jamaah, itu harus dilakukan,” pungkasnya.
(SK/Martchel)
