Depok – Suara Kota |
Perjuangan untuk menjamin fasilitas kesehatan warga Kota Depok belum terhenti. Walau per 1 januari 2026 ini kota yang berikon belimbing tersebut sudah resmi menanggalkan predikat Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta, hal itu tidak membuat surut nyali wakil rakyat untuk kembali meminta puncuk pimpinan daerah agar mendukung lagi anggaran kesehatan dari provinsi yang kucurannya sangat berkurang.
Saat ini ada angin segar ketika langkah progresif Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi (KDM) yang berkomitmen meng-cover Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) pasca-penonaktifan massal oleh pemerintah pusat per 1 Februari 2026 disambut hangat.
Anggota DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah mengatakan, komitmen Gubernur harus menjadi momentum untuk memperkuat lagi sistem kesehatan di tingkat kabupaten dan kota.
Menurutnya, pemulihan status UHC di Depok sangat bergantung pada dukungan fiskal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Alhamdulillah KDM Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat berkomitmen untuk meng-cover KIS PBI warga Jawa Barat yang sempat dinonaktifkan pada 1 Februari 2026 kemarin atas kebijakan pusat ini, dan kita juga meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendukung kembali anggaran APBD provinsi ke daerah, kabupaten, dan kota se-Jawa Barat yang sudah memiliki predikat UHC, terutama Kota Depok,” kata Ade dalam keterangan resminya, Sabtu (14/2/2026).
Ade menegaskan, intervensi anggaran dari APBD provinsi sangat krusial agar beban fiskal daerah tidak terlalu berat dalam menanggung jaminan kesehatan semesta.
Politisi Partai PKS ini menilai, tanpa predikat UHC, warga yang tidak terdaftar dalam skema PBI pusat maupun mandiri seringkali terjebak dalam ketidakpastian saat membutuhkan layanan medis darurat. Dengan kembalinya dukungan anggaran provinsi, Kota Depok diharapkan mampu memulihkan jaminan kesehatan tersebut sebelum pertengahan tahun ini.
“Pada 1 Januari 2026 sudah lepas predikat UHC-nya untuk memberikan jaminan kesehatan semesta buat warganya. Dukungan diharapkan provinsi untuk memperkuat fiskal APBD Kota Depok, terutama untuk program UHC,” ucapnya.
Kini sinkronisasi kebijakan antara Gedung Sate dan Balai Kota Depok untuk mengembalikan predikat UHC di nantikan masyarakat.
Kolaborasi anggaran dari dua pimpinan daerah ini akan menjadi kado indah bagi warga Depok yang merindukan jaminan kesehatan yang inklusif dan merata.
Upaya mengembalikan predikat UHC bukan sekadar soal angka di atas kertas, melainkan soal memastikan tidak ada lagi warga Depok yang merasa takut untuk berobat karena kendala biaya.
(SK/Martchel)
