Depok – Suara Kota |
Manfaat dari program Universal Health Coverage (UHC) sangat dirasakan sekali oleh masyarakat Kota Depok dalam bentuk fasilitas kesehatan. Oleh karena itu Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna menegaskan program UHC tersebut dipastikan akan terus berjalan hingga akhir 2025.
“Insya Allah sampai akhir 2025 tidak ada perubahan. Pemkot Depok berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik untuk warga dengan predikat UHC,” kata Ade saat diwawancara di ruang Media Center DPRD Kota Depok, Kamis (21/08).
Ade menjelaskan, UHC pada dasarnya adalah jaminan kesehatan bagi seluruh warga melalui BPJS Kesehatan, baik peserta mandiri maupun yang iurannya ditanggung pemerintah.
“Kami di DPRD, beberapa fraksi juga sudah berkomitmen agar program ini bisa dilanjutkan pada 2026. Nantinya akan dicari skema bersama, baik dengan kota, provinsi maupun pusat,” ungkap Ade.
Namun, Ade menyoroti minimnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyebut, pada era Gubernur Ridwan Kamil, pembiayaan UHC ditanggung bersama dengan porsi 60 persen oleh pemerintah kota dan 40 persen oleh provinsi.
“Sayangnya, saat Pj Gubernur Bey Arifin menjabat, aturan itu diubah. Porsi provinsi yang dulu 40 persen kini dihapus dan hanya tersisa sekitar 1 persen. Itu sangat kami sayangkan,” ucap Ade.
Ade membeberkan, DPRD Kota Depok sudah melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi agar porsi dukungan provinsi bisa dikembalikan ke 40 persen.
“Kami siap menanggung 60 persen, tapi provinsi juga harus kembali mendukung warga Jawa Barat, termasuk Depok,” tutur Ade.
Selain masalah anggaran, Ade menekankan pentingnya kedisiplinan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS.
“Yang mampu harus tetap disiplin membayar. Sementara yang tidak mampu, tentu ditanggung pemerintah. Ini asas gotong royong,” jelas Ade.
Meski dukungan provinsi minim, Ade tetap optimistis program UHC tidak akan berhenti.
“Kami yakin Walikota akan mengambil kebijakan terbaik untuk mensupport layanan kesehatan di Depok. Program ini bukan sekadar produk daerah, melainkan amanat undang-undang untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya
(SK/Martchel)
