Depok – Suara Kota |
Banyaknya dinas di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang sering absen dalam rapat kerja penting membuat sidang Paripurna DPRD Kota Depok sempat memanas.
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna mengatakan, yang disampaikan para anggota legislatif pada sidang tersebut tergolong sangat tajam. Menurutnya, hal ini merupakan akumulasi dari kejadian serupa yang sudah terjadi berulang kali.
“Cukup keras lah, karena disuarakan hampir oleh seluruh fraksi bahkan,” kata Ade saat di wawancara awak media, Kamis (26/2/2026).
Politisi PKS ini menyayangkan sikap OPD yang tidak hadir tanpa memberikan keterangan resmi. Padahal, kehadiran mereka sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan di Kota Depok.
Bahkan, Ade tidak menampik kalau ada pandangan mengenai banyaknya dinas yang tidak datang rapat kerja mulai mengarah pada bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif.
“Ya dengan alasan apa pun itu, ya kita sesalkan. Karena tidak mengirim satu pun kan, utusan dan tidak memberi kabar. Ya kalau mau dibilang penghinaan pada legislatif, ya sedikit-sedikit ini lah, sudah mulai. Cuma ya kita gimana supaya Depok ini kondusif, makanya kita ingetin. Cuma ingetinnya kemarin cukup keras karena di Paripurna,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ade mengingatkan, DPRD dan Pemerintah Kota Depok adalah satu kesatuan unsur pemerintahan daerah yang harus bekerja secara bersama-sama. Tanpa koordinasi yang baik dari dinas-dinas terkait, fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD akan terhambat.
“Iya, itu salah satu early warning lah dari kita di DPRD. Jangan mengambil sikap sendirian, bahwa kita ini sama-sama unsur pemerintahan daerah, makanya ya harus guyub lah. Kita pengennya guyub, kebersamaan,” tambah Ade.
Ade mengkhawatirkan jika komunikasi buntu, akan muncul program-program mendadak yang tidak melalui diskusi matang.
“Kan kalau misalnya kita nggak pernah dapat masukan dari dinas, ya gelap juga gitu kan. Kita kan nggak pengen kegiatan yang tiba-tiba, tahu-tahu muncul gitu. Nah itu kan repot,” ucapnya.
Ade juga buka-bukaan, kalau dirinya telah menerima banyak laporan dari komisi-komisi mengenai dinas yang kerap mangkir. Saat ini, DPRD tengah menunggu surat resmi dari komisi untuk diteruskan langsung kepada Walikota agar dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Iya, sebenarnya sih itu laporan dari komisi sudah beberapa kali. Makanya komisi mau kirim surat ke pimpinan DPRD juga untuk diteruskan ke Walikota untuk dievaluasi,” terangnya.
Meski surat resmi kepada Walikota belum dikirimkan, Ade memastikan proses tersebut sedang berjalan.
“Belum, saya belum surat ke Walikota karena surat komisi masih saya tunggu sih,” pungkasnya.
(SK/Martchel)
