Depok – Suara Kota |
Rencana Walikota Depok, Supian Suri yang ingin memindahkan pembangunan Masjid Agung dari lokasi bekas SDN Pondok Cina 1 lalu menghentikan program bantuan Santunan Kematian (Sankem) untuk masyarakat yang telah berjalan selama 20 tahun mendapat kritik keras dari anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Haji Bambang Sutopo.
Pria yang akrab disapa HBS ini khawatir kebijakan Walikota yang terkesan buru-buru itu, dan tanpa perhitungan yang matang justru akan menjadi rekam jejak yang tidak baik. Pasalnya pembangunan Masjid Agung di Margonda dan bantuan Sankem sangat dirasakan sekali manfaatnya bagi masyarakat Depok.
“Kalau politik bisa berubah, teman koalisi bisa berganti tapi menurut saya jangan membatalkan Masjid yang sudah menjadi keputusan saat itu, apalagi Masjid ya, kan ga enak nanti kalau dicap atau dikenang Walikota yang membatalkan Masjid, kan ga asik gitu ya. Artinya dilakukan saja dulu pembangunan Masjid, karena anggarannya sudah jelas, lahannya sudah ada, tinggal bangun, apalagi susahnya?” ucap HBS pada Suara Kota diruang kerjanya, Selasa (15/7/2025).
HBS meningatkan, jika perpindahan pembangunan Masjid Agung itu dilakukan maka akan berdampak distrust ke Walikota, artinya dia dulu (Sekretaris Daerah) yang mengawal prioritas anggaran itu dan dia sendiri yang membatalkannya.
“Masyarakat pasti kecewa atas harapannya punya Masjid Agung ditengah Margonda, kan jadi ikon ya karena memang belum ada Masjid Agung di Margonda, dan anggaran Rp 20 miliar sudah ada. Saya khawatirnya nanti akan dikenang secara personal beliau pribadi yang mengeser Masjid, kan repot. Dikhawatirkan perihal seperti ini kan viral, makanya saya minta Walikota hati-hati, ini akan menjadi rekam jejak digital yang terus ada. Lebih-lebih kalau keluarganya baca, oh Pak Supian Suri dikenal yang membatalkan Masjid, Masya Allah,” kata HBS
HBS mengkonfirmasi, lahan untuk perpindahan Masjid Agung itu sampai saat ini belum ada. Bahkan, anggaran untuk menggeser pembangunannya juga belum ada, karena memang harus dibicarakan terlebih dahulu di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok.
“Tapi kalau ada wacana membangun lagi, toh itu kan belum jelas. Ya ada rencana di Jalan Juanda tapi lahannya belum ada, dananya belum ada, secara prioritas, lebih prioritas yang mana, kan gitu. Jangan juga dihilangkan tapi dibangun dulu. Kalau Rumah Didik Anak Istimewah itu kan bisa dianggarkan, dan kita bisa bicara lebih panjang, ya di 2026 lah,” tutur HBS.
HBS berharap pembangunan Masjid Agung yang sudah dianggarkan Rp 20 miliar itu terus dilakukan. Hal itu dikarenakan sudah menjadi kebutuhan masyarakat Depok yang selalu kesulitan mencari tempat ibadah di Margonda.
“Ini kan sudah jadi Perda, konsekuensi hukumnya tentu tidak bisa tiba-tiba, harus bicara lagi, harus diputuskan, kan gitu ya. Menurut saya payungin hukum dulu keinginan prioritas Walikota dengan RPJMD. Dan mungkin lebih enaknya, ya bahasa kita lebih nyamannya nanti lah di 2026 sahnya APBD murni ya yang sudah diharapkan. Beliau kan seorang Sekda dulu pasti tau kenapa dimunculkan mata anggaran itu. Selalu alasannya kan prioritas, prioritas yang mana? Lah dulu juga kan diprioritas, seharusnya kan dikerjakan bukan malah tiba-tiba dipindah,” tegas HBS.
Pria yang sudah kawakan di dunia politik ini juga menegaskan, bantuan Sankem masih sangat dibutuhkan masyarakat Depok ditengah ekonomi keluarga yang terguncang karena kehilangan sanak saudaranya.
“Sankem itu masih dibutuhkan masyarakat, janganlah untuk saat ini dihentikan atau digeser. Ngeri-ngeri ini Pak Wali soal mengeser Masjid Agung, menghetikan bantuan Sankem. Menurut saya Sankem harus tetap ada dengan cara menambah anggaran. Ya kan bicara anggaran, Rp 4,3 triliun APBD Depok, anggarankan bisa di negoitable. Sankem itu sangat bermanfaat untuk masyarakat karena sudah hampir 20 tahun dijalankan,” terang HBS.
HBS membeberkan, perkiraan akhir bulan Juli ini Banggar akan membahas terkait perpindahan pembangunan Masjid Agung dan mengenai bantuan Sankem yang menyentuh perubahan APBD.
“Jadi atau ga nya Masjid digusur? Kemudian jadi atau ga nya Sankem hilang? Mungkin pengesahannya awal bulan Agustus. Mari sama-sama saling mendengar, jangan sepihak. Bahwa kota ini juga punya dua, ada legislatif dan eksekutif, mari saling mendegar juga. Jangan juga ‘kemauan pribadi’ dalam bungkus prioritas gitu loh,” pungkas HBS.
(SK/Martchel)
