Depok – Suara Kota |
Komisi D DPRD Kota Depok menilai masyarakat belum sepenuhnya minat untuk menyekolahkan anaknya di Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG). Oleh karena itu Komisi D DPRD Kota Depok meminta Dinas Pendidikan untuk segera mengevaluasi program tersebut.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi D DPRD Depok bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disporyata, Disnaker, Dinsos, Bagian Sosial Setda, KONI, KORMI, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, Senin (15/09/2025)
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari fraksi PKS, Ade Firmansyah mengatakan, program RSSG memang ditujukan bagi warga untuk memastikan tidak ada anak Depok yang putus sekolah karena masalah biaya atau ketersediaan ruang sekolah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih rendahnya minat masyarakat untuk memilih sekolah tersebut.
“Ketika RSSG di suatu wilayah tidak terjangkau atau kurang diminati karena sarana dan prasarana yang tidak memadai, warga tidak mampu akhirnya kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Karena itu, kami meminta Dinas Pendidikan menyiapkan jaring pengaman sosial lain, misalnya beasiswa atau skema bantuan pendidikan lainnya,” ujar Ade kepada Suara Kota
Pria yang akrab disapa Adef ini menjelaskan, berdasarkan data dari total kuota sekitar 5.000 siswa, baru sekitar 2.250 yang terisi. Hal ini menunjukkan masih banyak kursi kosong yang tidak dimanfaatkan masyarakat.
Salah satu kendala yang ditemui yakni jarak sekolah yang tidak sesuai dengan domisili warga, serta keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa RSSG.
“Pada praktiknya, hanya sebagian kecil sekolah RSSG yang menjadi pilihan utama warga. Mayoritas masyarakat tetap berusaha masuk sekolah negeri atau mencari alternatif lain,” ungkapnya.
Selain membahas evaluasi RSSG, Adef juga mengungkapkan bahwa Komisi D membahas program skema pembiayaan kelanjutan jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) 2026 serta dukungan terhadap KONI dan Disporyata, khususnya dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026
“Jadi rapat kerja hari ini yang berkaitan dengan usulan-usulan program untuk 2026, selanjutnya akan di bahas dalam Badan Anggaran DPRD Kota Depok,” pungkasnya.
(SK/Martchel)
