Depok – Suara Kota |
Pemerintah Kota Depok berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Kamis.
Kebijakan Walikota Depok Supian Suri yang tertuang dalam Surat Edaran Surat Edaran (SE) Nomor 800/42/BKPSDM/2026 tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai dalam Rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Depok pada 23 Januari 2026 itu mendapat tanggapan serius dari Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna.
Ade menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kebijakan ini tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Setiap kebijakan harus melalui tahapan perencanaan yang matang, mulai dari agenda setting hingga implementasi.
Ia juga mengingatkan, ada sektor-sektor layanan publik yang tidak bisa sepenuhnya dilakukan secara daring.
“Ya pada intinya, kita lihat hasil percobaan Kamis besok. Tentunya yang bisa mengevaluasi adalah Pak Walikota sendiri. Nanti kami juga terus memantau apakah percobaan WFH Kamis besok ini tidak mengganggu layanan publik atau sejauh mana semuanya bisa berjalan,” kata Ade saat wawancara dengan awak media, Selasa (27/1/2026).
Pria yang akrab disapa Ades ini juga menyoroti kesiapan infrastruktur digital Pemkot Depok, khususnya aplikasi Depok Single Windows (DSW). Ia berharap aplikasi ini terus dikembangkan menjadi super apps yang terintegrasi dari tingkat kota hingga ke tingkat RW.
Mengenai pengalaman pengguna, Ades menekankan pentingnya kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Artinya kalau emak-emak udah bisa makai, berarti udah bagus. Kalau emak-emak pusing? Intinya itu dah, gimana ngebangun tadi, user experience-nya bagus lah untuk Depok Single Windows ini,” tambahnya.
Selain aspek pelayanan, Pemkot Depok beralasan kebijakan WFH ini bertujuan untuk efisiensi anggaran. Namun, Ades memberikan catatan kritis terkait sejauh mana pengurangan hari kantor dapat berdampak signifikan pada penghematan listrik atau operasional gedung jika tidak dilakukan secara serentak.
Bahkan, Ia juga mengaitkan hal ini dengan adanya pengurangan transfer anggaran ke daerah sebesar Rp342 miliar untuk tahun 2026. Ades menyarankan agar efisiensi dilakukan pada sektor lain yang lebih berdampak.
“Sudah diukur belum convert ke pelayanan digital atau kerja berbasis digital ini dengan pengurangan dari anggaran ATK gitu kan. Nah, itu yang bisa lumayan mengefisienkan. Ada lagi mungkin makan minum, perjalanan dinas, dan lain-lain” jelasnya.
Ades menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah memang mengalami pengurangan anggaran, namun ia mewanti-wanti agar hal tersebut tidak mengorbankan kualitas pelayanan.
‘Yang jelas memang jangan sampai pelayanan ke publik berkurang. Itu aja sih sebenarnya,” tutupnya.
(SK/Martchel)
