Depok – Suara Kota |
Sengketa lahan yang dikaitkan dengan kawasan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan tanah Bojong (Bojong Malaka) di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, memanas.
Kunjungan Komisi A DPRD Kota Depok ke lokasi memunculkan dua sikap yang bertolak belakang. Kordinator ratusan ahli waris, Yoyo mengatakan kunjungan itu tak menghasilkan apa-apa.
Kritik Yoyo mengarah pada substansi peninjauan. Menurutnya, dewan tidak menyentuh pokok persoalan, yakni memeriksa batas lahan dan memverifikasi kepemilikan tanah para ahli waris.
Yoyo mempertanyakan tujuan kedatangan Komisi A yang semestinya meninjau lapangan atas pengaduan warga pengaku ahli waris tanah Bojong Malaka.
“Yang dilakukan di sini bukan meninjau lokasi, bukan meninjau lapangan. Yang meninjau lapangan itu, bagaimana Komisi A menanyakan kepada ahli waris, ‘Mana tanah lu? Mana batasnya?’ Kenapa? Harusnya begitu, dong. Bukan ngobrol di sana untuk masalah yang enggak-enggak ada urusannya dengan ini,” ucap Yoyo pada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Soal hasil kunjungan, Yoyo menyebut tidak ada dampak maupun keputusan apa pun bagi para ahli waris.
“Output-nya enggak ada, nol. Betul? Nol! Tidak konsisten dengan judul acara ini. Ini salah sasaran,” katanya.
Yoyo juga mempersoalkan komposisi warga yang berada di dalam ruang pertemuan. Menurutnya, mereka tidak mewakili mayoritas ahli waris tanah Bojong. Kelompok di bawah koordinasinya, kata dia, berjumlah ratusan orang, tetapi tidak diundang dan tidak diterima masuk.
“Yang kita harapkan, ahli waris—ahli waris di bawah saya, ya, itu 233. Hari ini datang 95. Mereka yang ada di dalam, ahli warisnya cuma 10 orang, 5 orang. Mereka mengaku sebagai penerima kuasa ahli waris Bojong. Jangan ngomong, jangan mengaku ngomong sebagai penerima kuasa ahli waris. Penerima kuasa dari sebagian ahli waris, jangan menyebut ahli waris. Kalau ahli waris, kami yang punya hak. Kenapa? Kami mayoritas,” terang Yoyo.
Meski begitu, Yoyo memilih tidak memaksa atau melayangkan protes resmi di lokasi. Alasannya, pertemuan itu dinilai tak punya daya putus soal pembayaran lahan.
“Tadi udah coba masuk, dong. Enggak diundang, enggak diterima. Ya tidak diterima, dong, lihat aja ditutup di pintu. Ya, kalau itu urgen dan besar output-nya, kami akan protes. Tapi karena nol output-nya, emang UI tiga bisa memutuskan membayar orang ahli waris? Enggak,” ucapnya.
Menurut Yoyo, penyelesaian sengketa Bojong tak lagi ditentukan di tingkat bawah. Ia mengklaim berkas perkara sudah masuk ke Ombudsman Republik Indonesia, dengan arah rekomendasi pembayaran yang menjadi kewenangan Menteri Agama.
“Urusan tanah Bojong sudah ada di lembaga negara yang namanya Ombudsman Republik Indonesia. Betul? Ngapain saya harus capek-capek ngurus di bawah? Di Ombudsman, Ombudsman melakukan rekomendasi kepada Menteri Agama untuk membayar. Yang membayar itu Menteri Agama dan itu sudah masuk oleh saya,” pungkasnya.
(SK/Martchel)














