Depok – Suara Kota |
Polemik buku literasi SD berjudul “Mengenal SAE (Sampah Ekonomis) bersama Boni” masih menyisakan satu pertanyaan besar, siapa yang mengatur peredarannya ke sekolah-sekolah, padahal Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) mengaku tidak tahu.
Pertanyaan ini muncul setelah Disdik Kota Depok menegaskan tidak terlibat dalam pengadaan buku tersebut di SD Negeri se-Kota Depok. Kadisdik Wahid Suryono dan Kabid SD Zakkya mengatakan pihaknya masih menelusuri pelaku pengadaan, mekanisme pembelian, dan sumber anggarannya.
Pernyataan ini justru memunculkan tanda tanya baru, jika Disdik yang membawahi sekolah negeri tidak tahu, siapa yang menggerakkan pembelian hingga buku tersebar?
Siapa Pengatur di Balik Layar
Sejumlah aktivis dan warga menduga ada pihak di luar Disdik yang mengatur peredaran buku ini. Aktivis Jari Pandawa Depok, Gita Kurniawan menyebut distributornya adalah PT Rafasa BM.
Menurutnya, ada sosok berinisial M yang diduga memfasilitasi pembelian lewat Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) untuk dibeli para kepala sekolah SDN. M disebut sebagai kerabat dekat Wali Kota Depok. Hingga berita ini ditulis, M belum memberikan klarifikasi terbuka.
Disdik dan K3S Saling Lempar
Disdik membantah terlibat, sementara K3S juga disebut menolak mengakui bahwa peredaran buku itu atas arahan mereka. Handiyana, warga yang mencermati kasus ini sejak awal, mempertanyakan hal tersebut.
“Untuk itu, bilamana Disdik Depok membantah, K3S juga menolak mengatakan bahwa itu arahan mereka, lalu atas izin siapa buku ini dapat beredar? Jelas, ini ada intervensi dari pihak luar? Ada tekanan kah?” ujar Handiyana.
Ia menilai pola penyebaran ke seluruh SDN menunjukkan adanya motif tekanan atau intervensi dari luar, berdasarkan keterangan dari Disdik maupun K3S di 11 kecamatan.
“Ada apa kok seperti proyek pesanan yang memerintahkan satuan pendidikan SDN se-Kota Depok harus beli buku ini, memangnya sekolah tidak ada pilihan buku lain?” kata Handiyana.
Muncul Istilah “Kepala Dinas Bayangan”
Menurut Handiyana, aksi saling lempar tanggung jawab itu memberi kesan ada kepala dinas bayangan yang lebih berkuasa daripada Kadisdik definitif.
“Jangan sampai kepala dinas atau pejabat negara diatur atau diperintah oleh sebagian orang untuk memperkaya kelompoknya atau dirinya sendiri,” tegas Handiyana.
Ia mendesak Disdik segera memberi klarifikasi dan transparansi atas pemberitaan yang kini viral ini.
“Kalau tidak mampu mengungkap ini secara transparan, sebaiknya Wahid Suryono mundur saja jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, memalukan,” ujar Handiyana.
Buku Belum Layak Edar
Terlepas dari siapa pengaturnya, buku ini sudah dinyatakan belum layak edar. Kepala Pusat Perbukuan (Pusbuk) Kemendikdasmen, Supriyatno, menegaskan buku karangan Cing Ikah tersebut belum lulus penilaian Pusbuk.
Karena itu, pembeliannya dengan dana BOS dinilai ilegal dan melanggar Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan, serta patut diduga mengandung unsur tipikor.
Desakan Kepada APH
Handiyana juga meminta aparat penegak hukum (APH) di Depok tidak tinggal diam.
“Ya itu contohnya buku SAE, padahal dugaan pelanggaran hukum ada di situ, kok diam saja dengan alasan menunggu laporan,” ujarnya.
Menurutnya, APH harus proaktif memeriksa siapa yang mengatur, siapa yang memerintah, dan siapa yang diuntungkan dari peredaran buku ini.
Hingga kini publik masih menunggu jawaban resmi, siapa sebenarnya yang bisa mengatur peredaran buku SAE tanpa sepengetahuan Kadisdik, dan mengapa ia bisa lebih berkuasa daripada kepala dinas itu sendiri.
(SK/Martchel)
