Depok – Suara Kota |
Program layanan bus raya terpadu Kota Depok, Biskita, mendapat sorotan tajam dari Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa).
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Depok yang menembus angka Rp19 miliar per tahun untuk operasional Biskita dinilai fantastis dan tidak tepat sasaran.
Ketua Jari Pandawa, Gita Kurniawan, menilai alokasi anggaran tersebut terkesan mubazir jika hanya digelontorkan untuk biaya perawatan bus dan gaji petugas armada yang berjumlah 15 unit.
Gita juga menyebut fasilitas Biskita sejauh ini justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, bukan kaum menengah ke bawah.
“Pertama kita lihat, siapa yang biasa punya e-money atau e-toll, tentu umumnya bukan pekerja biasa. Mayoritas dari mereka biasa pakai motor untuk kerja ke Jakarta,” ujar Gita, Senin (7/9/2026).
Melihat adanya ketidakseimbangan antara nilai anggaran dan asas kemanfaatan bagi warga, Gita menduga ada kejanggalan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok.
Gita mengaku tengah menyusun sejumlah data untuk mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.
Atas temuan ini, Jari Pandawa mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Depok untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan prasangka dan bias di masyarakat.
“Jangan hanya memberikan laporan yang baik-baik saja terhadap pimpinan. Kami akan kupas agar masalah ini terbuka secara terang benderang,” tegas Gita.
Saat dimintai konfirmasi terkait tuduhan dan desakan tersebut, Plt Kadishub Kota Depok, Aan Syurahman, enggan memberikan keterangan rinci dan mengarahkan langsung ke bidang teknis.
(SK/Martchel)
