Depok — Suara Kota |
Pemandangan berbeda terlihat pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 DPRD Kota Depok di ruang sidang paripurna, dimana para legislator tak lagi hanya berbalut pakaian formal, melainkan tampil anggun dalam balutan busana adat dari Sabang hingga Merauke.
Di tengah riuk keanekaragaman kain dan warna Nusantara, sosok anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi Golkar, Fanny Fatwati Putri menyita perhatian lewat busana adat Bugis khas Sulawesi Selatan yang dikenakannya.
Menariknya, baju adat tersebut dipadukan dengan sentuhan warna kuning yang menjadi identitas partainya.
Fanny mengungkapkan, pemilihan busana adat Nusantara oleh para wakil rakyat bukan sekadar pajangan visual, melainkan simbol kuatnya simpati dan cerminan keberagaman warga Depok. Menurutnya, Depok telah menjelma menjadi etalase mini Indonesia, sebuah rumah bersama bagi berbagai suku bangsa.
“Meskipun latar belakang kita berasal dari partai yang berbeda dan punya kepentingan masing-masing, kita tetap satu tujuan: memperjuangkan aspirasi seluruh masyarakat Kota Depok tanpa memandang latar belakang,” kata Fanny pada wartawan, Kamis (3/9/2026).
Sisi humanis lain terpancar dari latar belakang busana yang dikenakannya. Alih-alih memesan dari perancang ternama luar daerah, Fanny memilih untuk menyewa pakaian adat tersebut langsung dari pelaku UMKM lokal di kawasan Sukmajaya, Kota Depok.
Langkah kecil ini menjadi bukti dukungannya terhadap denyut perekonomian warga di tingkat akar rumput.
Momen pertambahan usia parlemen daerah ini juga dijadikan ajang refleksi atas kinerja dan disiplin para anggota dewan. Menyikapi penganugerahan BKD (Badan Kehormatan DPRD) Award yang digelar dalam rangkaian HUT tersebut, Fanny menilai ajang ini sangat positif untuk memicu semangat kerja, kedisiplinan, dan etika seluruh wakil rakyat.
Selain menekankan pentingnya menjaga kesolidan antaranggota dewan di usia ke-27 tahun ini, Fanny yang bertugas di Komisi D turut menyoroti berbagai pekerjaan rumah pembangunan kota yang harus diselesaikan bersama eksekutif, khususnya di sektor kesehatan masyarakat.
“Harapan paling utama saya, program jaminan kesehatan masyarakat seperti Universal Health Coverage (UHC) dapat kembali diberlakukan secara optimal pada tahun 2027. Kesehatan adalah kebutuhan paling dasar warga yang wajib kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.
(SK/Martchel)
