Depok – Suara Kota |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok memperketat pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencoba melakukan kecurangan absensi menggunakan aplikasi GPS palsu atau fake GPS
Langkah tegas ini diambil menyusul adanya imbauan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok terkait penegakan disiplin dan sanksi bagi pegawai yang terbukti memanipulasi titik lokasi kehadiran.
Kepala Bidang Pengadaan, Data, Kepangkatan, dan Pensiun pada BKPSDM Kota Depok, Taufik mengatakan, penggunaan aplikasi lokasi palsu kini dapat terdeteksi dan diblokir secara otomatis apabila pegawai melakukan pembaruan aplikasi kehadiran.
“Kemudian dengan meng-update ke versi terbaru, otomatis semua aplikasi fake GPS bisa terblok sendiri secara otomatis. Jadi tanpa tanpa harus kita paksa pun otomatis sudah enggak bisa digunakan lagi. Kemudian ya buat teman-teman yang masih nyoba-nyoba, ya karena sudah disampaikan oleh Pak Sekda, nanti akan ada sanksinya buat yang masih berani nyoba-nyoba,” kata Taufik pada wartawan, Selasa (1/9/2026).
Menurut Taufik, pembaruan aplikasi KMOB juga terintegrasi dengan mekanisme penilaian kinerja review 360 derajat yang memengaruhi poin atau evaluasi pegawai secara menyeluruh.
Versi lama aplikasi dinilai tidak memadai untuk memverifikasi validitas kehadiran maupun penilaian objektif dari atasan dan rekan kerja.
“Jadi begini, jadi ada sistem baru, jadi KMOB terbaru. Jadi kalau KMOB yang lama, KMOB yang lama tidak bisa untuk review 360 ya. Nah, review 360, sedangkan kita menghimbau teman-teman untuk meng-update KMOB terbaru agar bisa menilai atasan dan menilai rekan kerja ke samping ataupun ke atas. Jadi bisa ternilai teman-teman yang review-nya kurang dan review-nya bagus. Makanya dari itu yang terkait dengan fake GPS mungkin dari penilaian dari review tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketidaksesuaian versi aplikasi akan berdampak langsung pada nilai akuntabilitas pegawai.
“Jadi KMOB yang lama tidak dapat dinilai sama atasan maupun yang bersangkutan tidak bisa menilai atasan, ya feedback, jadi nilainya kurang,” terangnya.
Selain pemblokiran lewat sistem aplikasi, BKPSDM juga memadukan data absensi dengan laporan kinerja harian. Kehadiran fisik atau rekam absensi tanpa adanya hasil kerja tdak akan lagi diloloskan oleh atasannya.
”Nanti kita cek juga dari laporan kinerjanya. Kalau misalnya absen masuk terus tapi laporan kinerjanya nol, berarti kan yang bersangkutan sebenarnya tidak kerja. Cuma lewat, absen, pulang, mampir lagi ke kantor, absen lagi. Jadi atasan langsung bisa menolak sekarang kalau misalnya yang bersangkutan cuma absen aja,” tuturnya.
Untuk memastikan kepatuhan di lapangan, Taufik membeberkan, BKPSDM rutin menggelar operasi penertiban secara berkala tanpa pemberitahuan sebelumnya, di samping merespons aduan dari masyarakat.
“Sidak memang sudah sudah rutin dilakukan. Setiap beberapa bulan sekali memang kita lakukan sidak secara berkala ke seluruh instansi pemerintah Kota Depok, tapi secara acak, ya. Karena kan kita enggak ngasih tahu ke mana kita akan sidak. Paling kita kalau memang ada laporan-laporan dari masyarakat atau ada keluhan-keluhan yang terkait disiplin pegawai, ya kita tindak lanjuti, kita datangi perangkat daerahnya,” paparnya.
BKPSDM mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemkot Depok untuk segera memperbarui aplikasi KMOB.
”Ya paling nanti satu bulan lagi kan setelah kemarin disampaikan oleh Pak Sekda, maka akan kami evaluasi kembali, kami cross-check ulang lagi data-data mereka. Kalau memang masih ditemukan, ya baru nanti kita tindak lanjuti, kita panggil orangnya,” pungkasnya.
(SK/Martchel)
