Depok – Suara Kota |
Persoalan belum tersedianya meja dan kursi untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Sekolah Menengah Pertaman Negeri (SMPN) 3 Depok masih belum terselesaikan.
Walikota Depok, Supian Suri waktu itu (21/1/2026) berusaha mengatasi belum adanya kursi dan meja di SMP Negeri 3 Depok dengan menggandeng pihak ketiga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
“Pemkot Depok gandeng CSR Bank BJB untuk lengkapi meja dan kursi SMPN 3 Depok”, kata Supian kala itu.
Waktu berjalan sudah hampir empat bulan. Namun pelajar SMP Negeri 3 Depok masih belum merasakan belajar dengan kursi dan meja.
“Baru hari ini, saat pengambilan raport ASTS (Asesmen Sumatif Tengah Semester), saya melihat bagaimana kondisi kelas yang tanpa kursi dan meja. Wali kelas dan orang tua murid sama duduk dilantai,” ucap salah satu orang tua murid, MI pada Suara Kota, Jumat (30/4/2026).
MI menjelaskan, kondisi tersebut persis menggambarkan kondisi belajar mengajar siswa selama empat bulan terakhir, sejak peresmian gedung awal Januari lalu hingga hari ini penghujung bulan April.
“Terbayang bagaimana sulitnya proses belajar mengajar guru dan siswa selama ini, ditambah sirkulasi udara yang tidak terlalu baik dan kondisi kelas tanpa kipas angin apalagi pendingin ruangan, saya saja yang hanya kurang dari satu jam dalam kelas tersebut sudah banjir keringat,” bebernya.
Mi mengharapkan, sebagai orang tua murid, dirinya hanya meminta pemerintah kota serius menangani kendala ini. Hal itu kalau dibiarkan, kasihan murid dan guru yang merasakan langsung KBM tanpa meja dan kursi.
“Apa lagi saat itu Wali Kota kan pernah sesumbar janji dihadapan media akan secepatnya membenahi kekurangan tersebut. Ini sudah genap empat bulan lho!” ungkapnya.
Sementara, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto melontarkan kritik keras dan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera melakukan pengadaan.
Siswanto mengungkapkan, pihaknya telah memantau persoalan ini sejak awal dan terus menyuarakan kritik agar kebutuhan dasar siswa segera dipenuhi. Meski gedung sekolah dibangun dengan anggaran mencapai Rp28 miliar, kenyataan dilapangan justru menunjukkan ketidaksiapan sarana penunjang.
“Kritik saya sebetulnya sejak mengetahui bahwa di SMP 3 kemarin itu belajar mengajarnya tanpa meja dan bangku. Itu kemudian kita terus melontarkan kritik itu bahwa di SMP 3 harus segera dipenuhi meja dan bangku,” tegas Siswanto.
Siswanto menjelaskan, kalau pengadaan meja dan kursi di SMP Negeri 3 itu menggunakan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT). Ia meminta agar proses birokrasi pencairan dana tidak berbelit-belit mengingat urgensi di lapangan.
“Masalahnya, ini lagi-lagi kritik saya sejak awal itu, pencairan atau penurunan dana Bantuan Tak Terduga. BTT ini, rantainya cukup panjang. Cukup panjang, makanya kemarin di LKPJ kita rekomendasikan agar dipotong mata rantai dari pencairan BTT,” tegasnya
Selain masalah meja dan kursi untuk KBM, keluhan juga muncul terkait buruknya sirkulasi udara di ruang kelas karena tidak adanya pendingin ruangan ataupun kipas angin.
“Suasana belajar yang nyaman adalah hak siswa yang harus dipikirkan oleh Pemkot,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi D DPRD Kota Depok berencana melakukan peninjauan langsung ke sekolah dalam waktu dekat.
“Bisa jadi. Saya akan bicarakan ke pimpinan Komisi D dan anggota Komisi D apakah perlu kita meninjau meninjau secara langsung SMP 3,” pungkas politisi PKB itu.
Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Depok, Wahid Suryono ketika di konfirmasi oleh Suara Kota belum memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.
(SK/Martchel)
