Depok – Suara Kota |
Komisi A DPRD Kota Depok melakukan tindakan tegas dengan menghentikan total operasional pabrik pengolahan bumbu di Jalan Leuwinanggung, RT 01 RW 08, Kecamatan Tapos, Kamis (5/3/2026).
Langkah ini diambil menyusul adanya gejolak di masyarakat terkait polusi udara dan dugaan manipulasi izin operasional.
Inspeksi mendadak (sidak) ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Khoirullah bersama anggota Komisi A DPRD Kota Depok didampingi jajaran Satpol PP, DPMPTSP, Camat, serta Lurah setempat.
Dalam verifikasi lapangan, ditemukan fakta bahwa pabrik tersebut beroperasi secara ilegal di tengah pemukiman warga. Ketika sidak, Direktur pabrik mengakui pihaknya hanya memiliki izin domisili yang ditandatangani Sekretaris Kelurahan tanpa mengantongi izin industri resmi dari Pemerintah Kota Depok.
Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Gerry Wahyu Riyanto mengatakan, dampak buruk polusi udara dari aktivitas pabrik yang mengganggu kesehatan warga sekitar.
Pria yang juga daerah pemilihan Cilodong-Tapos ini menegaskan, agar pihak manajemen segera menghentikan aktivitas operasional pabrik.
”Mohon ke depannya untuk tidak dilanjutkan kegiatannya sebelum ada Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang jelas dan perizinan yang sah,” tegas Gery di lokasi sidak.
Konflik ini dipicu oleh rasa kecewa warga yang merasa dibohongi. Awalnya, pengelola mengklaim lahan tersebut hanya akan digunakan sebagai workshop, namun dalam praktiknya berubah menjadi pabrik skala besar yang beroperasi hingga pukul 22.00 WIB.
Keputusan penutupan pabrik ini disambut antusias oleh warga Leuwinanggung. Mereka merasa aspirasinya didengar oleh wakil rakyat dan pemerintah daerah.
”Alhamdulillah, terima kasih atas tindakan Pak Dewan, Pemkot, dan Satpol PP. Semoga di bulan puasa nanti sudah tidak ada lagi bau menyengat seperti ini. Kami ingin ibadah dengan nyaman,” kata salah seorang warga terdampak, Siti.
(SK/Martchel)
