Depok – Suara Kota |
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ade Firmansyah membeberkan dirinya sudah mendatangi secara langsung titik-titik yang menjadi fokus perhatian.
Ade Firmansyah menjelaskan, aspirasi warga itu dinilai berkaitan langsung kehidupan masyarakat Depok. Oleh karena itu sejumlah informasi krusial di dapatkan saat menggelar reses di wilayah Cilodong-Tapos.
Reses yang dilaksanakan di berbagai titik dari lingkup RT hingga Lembaga Pendidikan itu dikatakan sebagai komitmennya menjalankan fungsi representasi dengan menjemput bola permasalahan masyarakat
“Ada tiga poin utama dalam reses ketiga tahun 2025 ini. Sejumlah isu mendesak kami rangkum untuk diklasifikasi menjadi rancangan kerja ke depan,” kata Ade Firmansyah kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).
Pria yang akrab disapa Adef menuturkan, infrastruktur dan pembangunan lingkungan menjadi yang pertama dalam penyampaian aspirasi masyarakat saat reses dewan. Warga Tapos secara umum mendesak adanya perbaikan titik-titik prioritas segera ditindaklanjuti.
“Kami mencatat desakan terhadap infrastruktur ini sebagai hal yang sangat mendesak. Perbaikan jalan, saluran, hingga jembatan adalah kunci mobilitas dan keselamatan warga,” ujar Ade Firmansyah.
Adef juga mengaku menerima banyak pertanyaan perihal dana Rp.300 juta per-RW. Masyarakat meminta penjelasan detail mengenai mekanisme dan peruntukan dana Rp. 300 juta untuk satu RW, menunjukkan antusiasme warga terhadap program pembangunan berbasis kewilayahan.
Kedua kata Adef, kesehatan dan pelayanan publik. Ia katakan, salah satu konstituennya terbengkalai saat hendak mengajukan operasi katarak bagi suaminya. Dari pengakuan istri, permohonan bantuan untuk operasi tersebut ditolak dengan alasan BPJS non aktif.
“Saya akan fasilitasi untuk berkoordinasi dengan dinas terkait agar hak kesehatan masyarakat dapat terpenuhi. Warga juga meminta pelayanan BPJS ditingkatkan,” ujarnya.
“Beberapa juta menyoroti perlunya peningkatan pelayanan BPJS setelah adanya temuan kasus pasien yang diminta pulang meskipun kondisinya belum sepenuhnya pulih. Isu Universal Health Coverage (UHC) dan pertanyaan mengenai penghapusan santunan kematian juga menjadi agenda dialog,” bebernya.
Terakhir kata Adef, Pendidikan dan Kesejahteraan Lembaga. Sektor pendidikan di Kecamatan Tapos terfokus pada dukungan fasilitas. Pengajuan pengadaan laptop pada pokok pikirkan mengemuka pada saat reses.
Pengadaan laptop menjadi skala prioritas dalam menunjang proses belajar mengajar. Permintaan penjelasan rinci mengenai mekanisme teknis pengajuan Pokir untuk Sarpras pun muncul agar proses pengajuan ke depan dapat berjalan lancar.
“Tak hanya itu, isu kepemudaan juga menjadi perhatian. Perwakilan pemuda mendesak agar urusan kepemudaan lebih diperhatikan dan menanyakan kemungkinan pengajuan Pokir untuk kegiatan kepemudaan,” papar Adef.
Selain itu semua, Adef mengatakan terdapat satu masalah yang sudah sangat kritis. Masalah itu adalah soal sampah di Vila Pertiwi.
“Seperti informasi yang sudah tersebar beberapa waktu lalu, masalah minimnya armada sampah menjadi isu yang paling krusial di Vila Pertiwi Sukamaju Baru, warga mengeluh bahkan cenderung kesal,” paparnya.
“Persoalan sampah adalah masalah klasik yang harus ditangani secara serius karena menyangkut kesehatan lingkungan. Kami akan segera tindak lanjuti kendala armada ini, karena tumpukan sampah di TPS Vila Pertiwi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” pungkasnya.
(SK/Martchel)
