Depok – Suara Kota |
Realitas pahit soal pendidikan gratis dan minimnya sekolah negeri masih membelit warga Kota Depok. Kenyataan ini terungkap blak-blakan dalam kegiatan reses anggota DPRD Depok, Siswanto, di Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, pada Jumat (3/10) siang.
Siswanto menyebutkan bahwa dalam sesi serap aspirasi, keluhan utama masyarakat adalah beratnya beban biaya pendidikan anak-anak mereka. Frustrasi semakin memuncak lantaran sulitnya anak-anak ini menembus bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri.
Ironi terkuak di Ratu Jaya. Warga kelurahan tersebut terpaksa melihat anak-anaknya terlempar dari sekolah negeri karena tidak ada pilihan di sekitar mereka.
“Di kelurahan ini (Ratu Jaya) tidak ada SMP Negeri. Adanya di Kelurahan Cipayung dan jaraknya lumayan jauh. Sehingga banyak anak-anak dari Ratu Jaya tidak diterima,” ungkap seorang warga, menyoroti kegagalan pemerataan pendidikan.
Siswanto, yang juga Ketua Fraksi PKB, menjanjikan perjuangan pembangunan SMP Negeri. Namun, ia tak menampik bahwa mimpi itu adalah PR besar yang tak mudah diwujudkan.
Politisi ini memaparkan data mengejutkan yang menunjukkan ketimpangan akut antara lulusan dan kapasitas sekolah negeri.
“Memang kebutuhan SMP Negeri di Kota Depok masih banyak. Bisa dibayangkan, lulusan sekolah dasar saja sekitar 30 ribu siswa. Sementara daya tampung di SMP Negeri hanya 11 ribuan. Sisanya mau tidak mau harus masuk swasta,” tegasnya.
Kondisi ini menciptakan perlombaan yang tidak adil bagi siswa miskin. “Nah, situasinya saat ini, banyak masyarakat di sejumlah kecamatan juga berharap di wilayahnya dibangun SMP Negeri. Karena itu, mimpi warga Ratu Jaya dibangunkan SMP Negeri di sini, butuh kesabaran,” sambungnya, mengisyaratkan bahwa janji tersebut belum tentu terwujud dalam waktu dekat.
Melihat kebuntuan pembangunan sekolah negeri, Siswanto lantas mendorong masyarakat memanfaatkan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) sebagai “bantalan” sementara.
“Memang saat ini, sekolah swasta yang menampung siswa dari program RSSG butuh peningkatan sarana dan prasarana,” tandas Siswanto, mengakui adanya kelemahan dalam solusi yang ditawarkan tersebut.
Meski demikian, Siswanto berharap solusi ini bisa segera optimal. “Saya meyakini, sekolah swasta khususnya yang sudah MoU dengan Pemkot akan mendapat perhatian serius. Sehingga sekolah RSSG akan jadi primadona masyarakat Depok,” tegasnya.
Intinya, sementara puluhan ribu siswa harus rela “tersisih” dari sekolah negeri, Siswanto menuntut Pemkot segera mengoptimalkan RSSG agar sekolah swasta tidak hanya menjadi pelarian, tetapi juga pilihan berkualitas bagi warga miskin.
(SK/Martchel)
