Depok – Suara Kota |
Progres pengadaan tanah untuk beberapa proyek jalan tol di Kota Depok khususnya untuk tahun 2024 akan dibedah dalam Rapat Kerja Daerah Tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Jawa Barat pada hari ini, Kamis (11/1/2024).
Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Hodidjah, mendampingi Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan, menjelaskan untuk tahun 2024 terdapat 3 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi perhatian dalam pengadaan tanah.
“Benar, ada tiga ruas tol yang menjadi target pengadaan tanah, yakni tol Desari (Depok – Antasari), tol Cijago (Cinere-Jakarta-Bogor), Tol Cimaci (Cimanggis-Cibitung),” terang Hodidjah kepada wartawan, Rabu (10/1/2024).
Secara rinci wanita yang pernah duduk di Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Depok itu menambahkan, untuk tol Desari, memiliki target pengadaan sebanyak 3.085 bidang dengan luas total 113,2123 hektare.
“Hingga saat ini, realisasi pengadaan mencapai 2.294 bidang dengan luas 108,6348 hektar, atau sekitar 73,68% dari target,” jelasnya.
Namun, sambung dia, masih ada 812 bidang yang belum dibebaskan. Pada kenyataannya, jumlah bidang yang belum dibebaskan saat ini adalah 1.147 bidang.
“Sehingga, target pengadaan tanah untuk tol Desari berubah dari 3.085 bidang menjadi 3.293 bidang,” terang Hodidjah.
Sementara, untuk proyek jalan tol Cijago, target pengadaan adalah 4.338 bidang dengan luas total 144,3100 hektare. Untuk realisasi pengadaan hingga saat ini telah mencapai 4.279 bidang dengan luas 138,8767 hektare, atau sekitar 98,63% dari target.
“Sisa bidang yang belum dibebaskan adalah 59 bidang loop dan tiga bidang dalam ROW, yang saat ini sudah pada tahapan pengadaan di Kelurahan Limo,” papar Hodidjah.
Sedangkan, untuk tol Cimaci, target pengadaan adalah 3 bidang dengan luas total 0,1619 hektare. Namun, realisasi pengadaan masih nol.
“Pastinya proses pengadaan tanah ini sudah pada tahap penilaian, namun karena ada sanggahan dari pihak lain terhadap pengumuman PBT dan nominatif, maka kami telah berkirim surat kepada pengadu, yang pada intinya untuk segera mendaftarkan gugatan terkait keperdataannya dalam waktu 14 hari kerja,” ujar Hodidjah.
Apabila, dalam waktu tersebut pengadu tidak menyampaikan nomor registrasi perkara, atau akta perdamaian, maka proses pengadaan akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Ketika ditanya progres non PSN pada tahun 2023, Hodidjah mengatakan ada pengadaan tanah di Simpang Sengon dan Simpang Ramanda.
“Alhamdulillah, progresnya menggembirakan. Untuk Simpang Sengon sudah selesai 100%. Sedangkan untuk Simpang Ramanda dari 20 bidang kini tersisa 20 bidang yang belum dibebaskan, dikarenakan perlu penataan batas terlebih dahulu,” ungkapnya.
Di akhir wawancara, Indra Gunawan menambahkan, pengadaan tanah ini merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur di Kota Depok yang memadai guna mendukung pertumbuhan dan perkembangannya.
“Infrastruktur adalah nadi pembangunan, dan jalan tol adalah arterinya. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, seperti tol, bukan hanya tentang membangun jalan, tetapi juga tentang membangun konektivitas, mempercepat mobilitas, dan membuka peluang ekonomi baru,” papar Indra.
BPN Kota Depok, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan hak-hak masyarakat, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Karena pada akhirnya, pembangunan yang berkelanjutan adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua,” pungkas Indra Gunawan.
Rincian 1.147 bidang belum dibebaskan sebagai berikut :
– Kelurahan Cipayung: Target 449 bidang (dari target semula 399).
– Kelurahan Cipayung Jaya: Target 571 bidang (dari target semula 160).
– Kelurahan Rangkapan Jaya Baru: Sisa 72 bidang.
– Kelurahan Pangkalan Jati Baru: sisa 23 bidang.
– Kelurahan Gandul: sisa 32 bidang.
(SK/Martchel)
